Network
PR BANDUNG – Kementerian Perikanan dan Kelautan (KPP) berkolaborasi dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dalam rangka melakukan inovasi yang diharapkan memberi kontribusi dalam memperlambat laju kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim.
“Atas dasar tersebut, sejak tahun 2017 hingga 2022, Badan Riset dan SDM (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng JICA, untuk kegiatan penelitian dan konservasi sumber daya padang lamun dan mangrove yang merupakan ekosistem penyerap karbon,” ujar Sjarief Widjaja selaku kepala BRSDM KPP dalam siaran pers di Jakarta pada Jumat, 29 Januari 2021.
Menurut Sjarief kerja sama ini penting karena guna mendukung berbagai kebijakan di Indonesia tentang pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, termasuk kontribusi pada perencanaan pembangunan rendah karbon yang berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Baca Juga: CEK FAKTA: BPJS Kesehatan Dikabarkan Beri Bansos Rp3,55 Juta bagi Pekerja, Ini Faktanya
Sjarief berharap kerja sama ini dapat menghasilkan berbagai hal, salah satunya pengembangan laboratorium blue carbon yang berlokasi di Instalasi Teknologi Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta.
Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan pada ekosistem pesisir dan laut, seperti di ekosistem padang lamun, mangrove, rawa payau dan lainnya.
Selain itu, diharapkan pula kerjasama ini dapat menghasilkan publikasi ilmiah yang komprehensif mengenai ekosistem blue carbon, SDM terlatih melalui training dan studi S3 di bidang blue carbon, terciptanya kebijakan sains mengenai aspek konservasi, sosial ekonomi, dan perubahan iklim, serta Blue Carbon Strategy untuk mendukung pembangunan berkelanjutan padang lamun di Bappenas.
Strategi ini akan dapat dicapai melalui integrase penelitian dalam bidang geokimia, ekologi, geomatika, modeling, dan sosial-ekonomi untuk mengetahui dinamika blue carbon pada sistem hulu-hilir, menurut Sjarief.
Dilansir tim PRBandungRaya.com dari laman Antara, Sjarief juga mengatakan, kajian kuantifikasi jasa ekosistem juga dilaksanan untuk mengetahui pemanfaatan ekosistem pesisir yang lestari.
“Pertemuan ini pada prinsipnya dirancang untuk melanjutkan pertemuan ketiga pada tahun lalu, yaitu meningkatkan kapasitas riset, pemantauan ekosistem pesisir dan kemitraan penelitian di antara lembaga – lembaga di Indonesia,” tutur Sjarief.
Baca Juga: BNPB dan Komisi VIII DPR RI Lakukan Kunjungan ke Kabupaten Majalengka, Dalam Rangka Apa?
Secara teknis, komponen kegiatan dalam kerja sama ini mencakup kuantifikasi kapasitas simpanan karbon di ekosistem mangrove dan lamun, sebagai penguatan sektor perubahan iklim Indonesia, kuantifikasi dan valuasi layanan ekosistem yang dimanfaatkan masyarakat serta kuantifikasi dinamika ekosistem pesisir dan layanan ekosistemnya, dan faktor – faktor yang memperngaruhi perubahan dari hulu ke hilir.***
