Network
PR BANDUNGRAYA - Sejak akhir 2020 hingga awal tahun 2021 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rajin melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada sejumlah pejabat yang diduga terlibat dengan kasus korupsi.
Namun, di tengah banyaknya kasus dugaan korupsi yang terjadi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru menjadi sorotan. Pasalnya dari sederet nama pejabat yang terjaring OTT, beberapa merupakan polisiti dari partai tersebut.
Sebut saja di antaranya mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, kemudian Walikota Cimahi Ajay M. Priatna.
Terbaru Nurdin Abdullah, Bupati yang diusung PDIP untuk menjadi Gubernur Sulawesi Selatan yang diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp5,4 miliar.
Namun, di luar banyaknya nama pejabat yang terseret kasus korupsi, elektabilitas partai dalam Pemilu 2019 menyatakan bahwa PDIP menempati pisis tertinggi dengan tingkat kepercayaan sebanyak 19,7 persen.
Elektabilitas kemudian disusul oleh Partai Gerindra dengan presentase 9,6 persen.
Baca Juga: Sinopsis Drakor Mouse yang Dibintangi Lee Seung Gi, Kisah Detektif Pemburu Para Psikopat
Gus Umar, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mempertanyakan hal itu. Ia mengaku heran, sebab banyak kader PDIP ditangkap KPK namun dalam pemilu, suars PDIP tetap di atas.
Kebingungan Gus Umar lantas ditanggapi oleh Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca. Ia menilai banyak masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan penggemar fanatik PDIP, sehingga walaupun banyak kasus korupsi, mereka tampak tidak peduli.
