Network
PR BANDUNG RAYA - Gatot Nurmantyo, yang juga mantan Panglima TNI disebut-sebut pernah diajak untuk menggulingkan juniornya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.
Gatot Nurmantyo mengaku dilobi oleh seseorang dari Partai Demokrat sebelum Kongres Luar Biasa (KLB) berlangsung.
"Ini sesuatu yang moral dan etika saya tidak bisa saya lakukan," kata Gatot Nurmantyo saat diwawancarai oleh Najwa Shihab, Kamis 11 Maret 2021.
Baca Juga: Pasca Kecelakaan Maut Bus Masuk Jurang di Sumedang, Jasa Raharja Berikan Santunan
Gatot Nurmantyo merupakan mantan Panglima TNI menggantikan KSP Moeldoko.
Saat itu Gatot Nurmantyo diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Setelah dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, keadaan partai semakin carut-marut.
Baca Juga: Kemenhub Ungkap Fakta Lain Terkait Kecelakaan Maut Bus Pariwisata di Sumedang yang Menewaskan 29 Jiwa
Gatot mengungkap sosok yang mengajaknya untuk menggulingkan Ketum Demokrat AHY.
"Mohon maaf Mbak Nana, sekali lagi saya harus merahasiakan karena diminta yang bersangkutan," katanya dalam acara Mata Najwa yang diunggah kanal YouTube Najwa Shihab.
"Orang ini adalah orang yang sama-sama membangun Partai Demokrat kemudian bersama-sama membantu Pak SBY," ungkap Gatot.
Baca Juga: Gagal Lolos Kartu Prakerja? Segera Daftar Gelombang 14 dengan Ikuti 5 Tahapan Mudah Ini
Kemudian Gatot menceritakan seseorang ini kemudian pamit kepada SBY untuk keluar dari Partai Demokrat.
Dalam penawarannya menjadi ketua umum, Gatot mengungkapkan jaminan bila terpilih.
"Saya jamin Pak Gatot yang menang," ucap Gatot meniru perkataan seseorang tadi.
Baca Juga: Lirik Lagu Rose BLACKPINK 'On The Ground', Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia
Sampai saat ini, pemerintah masih memandang kisruh Partai Demokrat ini sebagai isu internal partai.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur karena melawan Undang-undang.
"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum," cuit Menko Polhukam, Mahfud MD.
Baca Juga: Cek! Materi Tes Seleksi PPPK 2021 dari Kemendikbud di Link Guru Belajar dan Berbagi, Simak Cara Mudahnya
Mahfud menjelaskan belum menjadi masalah hukum karena belum ada permintaan legalitas hukum dari hasil KLB Deli Serdang.
"Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat," tulis Mahfud MD.
Saat ini, pemerintah diketahui tengah fokus pada penanganan keamanan dan segi hukum.
Baca Juga: DPLN Partai Demokrat Malaysia Siap Sukung AHY sebagai Ketua Umum yang Sah
"Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai," tulisnya.
Sementara itu, Partai Demokrat kubu AHY sudah menyambangi Kementerian Hukum dan HAM untuk menyerahkan berkas-berkas terkait partainya.
AHY juga mendatangi KPU sambil menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk membuktikan bahwa partai dengan kepimpinan dirinya yang sah.
Kemudian dari pihak Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko dikabarkan sampai saat ini belum menyerahkan hasil KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Catat! Aturan Baru Sudah Berlaku, Simak Biaya Resmi Perpanjangan SIM A hingga SIM C
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko, Jhoni Allen menyatakan ada berkas-berkas dokumentasi yang belum rampung.
"Itu memang sedikit kami lengah. Kami tidak ada maksud lain-lain. Dokumentasi saja kami sedang mengumpulkan dari orang-orang yang bawa kamera," kata Jhoni dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Jumat 12 Maret 2021.
Jhoni menyampaikan hal itu di kediaman pribadi KSP Moeldoko untuk jumpa pers.
Namun dalam jumpa pers itu tidak terlihat KSP Moeldoko yang terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat.***
