Network
PR BANDUNG RAYA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara semakin berbuntut panjang.
Partai Demokrat KSP Moeldoko dan Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masing-masing mengklaim keabsahan partai berlambang mercy ini.
Demi menyelamatkan partainya itu, AHY dan pimpinan Partai Demokrat lainnya mengirimkan sejumlah berkas kepada Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Juga: Mulai Malam Ini! Ada 35 Jalan di Kota Bandung Ditutup Selama Long Weekend, Ini Daftar Lengkapnya
Tidak hanya itu, AHY juga menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan 2 boks kontainer yang berisi berkas-berkas terkait Partai Demokrat.
Setelah itu AHY bersilaturahim ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Pasca pengakuan peserta KLB yang dianggapnya abal-abal, AHY melakukan konsolidasi nasional fraksi Partai Demokrat, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia pada Selasa, 9 Maret 2021.
Baca Juga: Deteksi Dugaan Pelanggaran UU ITE, Virtual Police Sudah Tegur 79 Akun Media Sosial
AHY mengonsolidasikan 34 DPD, 514 DPC Partai Demokrat se-Indonesia secara daring dari kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta.
Acara konsolidasi itu dihadiri oleh 1.800 anggota Fraksi Partai Demokrat dari berbagai daerah di Indonesia.
Melalui akun Twitter resmi partainya, AHY menyampaikan perkembangan terakhir soal kisruh internal Demokrat, termasuk pertemuan dengan Dirjen AHU, KPU, dan Kemenko Polhukam RI, dan testimoni peserta KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Berikan Kebijakan Afirmasi PPPK 2021, Guru 40 Tahun Dipastikan Bakal Dapat Bonus
Dalam acara ini, AHY meyakinkan seluruh anggota legislatif untuk tidak gentar menghadapi bujukan dan ancaman dari gerombolan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
Ketum AHY juga meminta para kader untuk aktif menjelaskan upaya perampasan atas Partai Demokrat ini pada konstituen, media dan publik di daerah pemilihan masing-masing.
Di tengah kisruh Partai Demokrat ini, pemerintah bersikap netral dan membantah keterlibatannya dalam urusan partai.
Baca Juga: Cegah Maladministrasi, Ombudsman RI Susun Pedoman Pengawasan UU Cipta Kerja
Pemerintah yang diwakili oleh Kemenko Polhukam menegaskan bahwa kisruh tersebut adalah urusan internal partai.
"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai," cuit Menko Polhukam, Mahfud MD.
Baca Juga: Meski Kalahkan FC Porto, Juventus Gagal Lolos ke Perempat Final Liga Champions, Ini Alasannya
Begitu pula dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang menegaskan pihaknya akan menilai kemelut partai ini seobjektif mungkin.
"Kami objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya," kata Yasonna Laoly dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Rabu 10 Maret 2021.***
