Network
PR BANDUNG RAYA - Kisruh Partai Demokrat semakin memanas, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono beberkan fakta terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021.
AHY menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah setelah dinyatakan demisioner di KLB Deli Serdang.
Menindaklanjuti hasil KLB Deli Serdang itu, AHY langsung menyambangi kantor Kemenkumham di Jakarta untuk memberikan berkas-berkas terkait Partai Demokrat.
Baca Juga: Izin Pengunaan Darurat Vaksin AstraZeneca Sudah Terbit, BPOM Pastikan Jalur Distribusi Sesuai Standar
Di akun pribadinya, AHY mengunggah video testimoni peserta KLB Deli Serdang yang dianggapnya abal-abal tersebut.
"Teman-teman, berikut adalah satu dari beberapa testimoni peserta KLB ilegal. Beliau adalah Wakil Ketua DPC yang bukan pemegang suara yang sah," tulis AHY dikutip PRBandungRaya.com dari Twitter @AgusYudhoyono, Selasa 9 Maret 2021.
Di dalam video tersebut, salah seorang peserta KLB, Gerald Piter Runtuthomas yang juga mantan Wakil Ketua DPC Kotamobagu menceritakan kronologi KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Sebut Ayu Ting Ting Tak Suka Pria Tampan, Terawang Denny Darko: Brata Kayanya Hanya Teman Baik
"Yang pertama, yang mengajak saya untuk mengikuti kongres ini adalah salah satu kader Partai Demokrat yang sudah dinonaktifkan dari jabatannya," cerita Gerald.
Gerald mengungkapkan orang tersebut pernah menjabat sebagai Direksi Eksekutif dan sudah dicabut kartu anggotanya sebagai anggota Partai Demokrat.
"Pada tanggal 18 Februari dia mengajak saya melalui WA untuk mengikuti kongres dan disampaikan oleh Pak Vecky," tuturnya.
Baca Juga: Terkuak! Saksi Korupsi Bansos Ungkap Bayar Artis Cita Citata Menggunakan Uang Fee Bansos
Gerald menyampaikan orang yang bernama Pak Vecky ini mengajaknya untuk ikut KLB ini untuk mengganti ketua umum yang baru.
"Yang langsung dikatakan adalah Pak Moeldoko, bahwa gerbong sekarang ada gerbong Pak Moeldoko," terang Gerald.
Gerald mengakui bahwa dirinya awalnya menolak mengikuti KLB tersebut.
Alasannya karena cinta Partai Demokrat dengan kepemimpinan AHY.
Baca Juga: BPOM Resmi Keluarkan Izin Penggunaan Darurat AstraZeneca, Diberikan untuk Kelompok Orang Dewasa hingga Lansia
Sebelumnya dihubungi yang kedua kalinya oleh Vecky Gandey, Gerald menghubungi Ketua DPC Kotamobagu, Ir. Ishak Sugeha.
Gerald menceritakan setelah ada yang menghubungi dirinya terkait KLB, kemudian Ishak Sugeha langsung menegurnya.
"Jangan ikut gerbong itu, gerbong itu dusta semua. Cacat hukum ketika akan dilaksanakannya KLB," kata Gerald meniru ucapan Ishak Sugeha.
Baca Juga: Dukung Penanggulangan Covid-19, Ribuan ASN Kemensos Jalani Vaksinasi
Selang beberapa hari kemudian, Gerald dihubungi Vicky Gandey dan diiming-imingi sejumlah uang untuk mengikuti KLB tersebut.
"Oke saya bilang, saya ikut karena diiming-imingi uang sebesar 100 juta. Yang pertama, kalau tiba di lokasi akan mendapat 25 persen," katanya.
Dan sisanya akan diberi setelah KLB, yaitu Rp75 juta.
"Tapi kenyataannya, kita cuma dapat uang Rp5 juta," katanya.
Baca Juga: Dukung Penanggulangan Covid-19, Ribuan ASN Kemensos Jalani Vaksinasi
Gerald juga menyangsikan proses sidang yang ada dalam KLB tersebut, terutama untuk proses pemilihan ketua umum.
Menurutnya, pemilihan ketua umum untuk partai dengan cara voting adalah tidak biasa.
Gerald menceritakan Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum partai sedangkan dirinya tidak ada di tempat dan tidak terdaftar sebagai anggota kader Partai Demokrat.
Baca Juga: 7 Hal Penting Seputar Mutasi Virus Corona B117, Bisakah Vaksin Menangkalnya?
"Pak Moeldoko ini menjadi kader Partai Demokrat pada saat KLB dan sudah mempunyai KTA," kata Gerald.
Sekarang pertanyaannya, KTA Pak Moeldoko ini siapa yang tanda tangan? Kan harus ditanda tangani ketua umum," jelas Gerald.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengingatkan untuk tidak asal menuding pemerintah dalam kisruh Partai Demokrat ini.
Baca Juga: Kunjungi LDII, Kapolri Listyo Sigit Bahas Kamtibmas
"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding pemerintah begini, pemerintah begitu," kata Yasonna dikutip PRBandungraya.com dari Antara.
Terkait kisruh Partai Demokrat ini, pihaknya akan bertindak profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Tulis saja kami objektif, jangan main serang yang tidak ada dasarnya," tambah Yasonna.***
