Soal Kisruh Partai Politik, Jusuf Kalla Beri Saran ke AHY: Solusinya Partai Baru

- 17 Maret 2021, 10:15 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) Mengunjungi Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK)/Ragam Indonesia/Juned Rodo/DPP PD
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) Mengunjungi Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK)/Ragam Indonesia/Juned Rodo/DPP PD /

PR BANDUNGRAYA - Kisruh terkait partai politik hingga saat ini masih menjadi sorotan.

Seperti yang diketahui, kisruh partai politik kerap kali berkaitan dengan permasalahan internal.

Baru-baru ini, mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan tanggapan sekaligus saran terkait kisruh partai politik.

Baca Juga: 5 Fakta Lee Ji Hoon, Pemeran Jenderal Go Geun yang Bucin dalam Drakor River Where the Moon Rises

Lebih lanjut, Jusuf Kalla memaparkan bahwa perpecahan politik tidak hanya terjadi di masa sekarang.

Menurut Jusuf Kalla, perpecahan partai politik juga pernah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, atau sejak era reformasi 1998.

"Memang kalau suatu partai itu mengalami masalah, konflik internal, maka ada beberapa (solusi) pilihan berdasarkan pengalaman," ujarnya saat menjadi salah seorang nara sumber Catatan Demokrasi, TV One, Selasa malam, 16 Maret 2021.

Baca Juga: ARMY Wajib Tahu! Selain Dilarang Punya Akun Pribadi, BTS Harus Patuhi 5 Aturan Ketat Terkait Medsos Ini

Sebagaimana diberitakan Galamedia dalam artikel "Tawarkan Solusi Kisruh Partai Demokrat, Jusuf Kalla Sarankan AHY Buat Partai Baru?", penyelesaian konflik internal partai berdasarkan pengalaman yang ada, seperti PDI yang pecah hingga melahirkan PDI Perjuangan saat jaman Megawati Soekarnoputri dan Golkar pada saat itu melahirkan PKPI kemudian PKS yang pecah lalu melahirkan Partai Gelora, PAN yang pendirinya Amien Rais mendirikan Partai Umat, PKB dan PPP yang juga pernah pecah.

"Demokrat kita tidak tau, apa yang entah nanti mau dibikin, itu terserahlah. Tapi solusinya (bikin) partai baru atau ke Pengadilan," ujarnya.

Ia pun tak bisa menutup kemungkinan pemerintah melakukan tindakan atau penegakan hukum sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku terhadap partai politik.

Baca Juga: Piala Menpora 2021: Jadwal Pertandingan Diubah, Ternyata Semi Final dan Final Digelar 2 Leg

"Pemerintah harus netral, dan menjalankan betul-batul aturan undang-undang yang ada. Dan tentu juga sesuai dengan AD ART partai itu sendiri," ujar JK.

"Nah terakhir bisa kompromi, berdamai, seperti yang terjadi pada Golkar dulu Agung, Ical dan sekarang ini di PPP Djan Faridz dan Suharso Manoarfa," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus menjalin hubungan silaturahmi dengan Jusuf Kalla (JK), Minggu, 14 Maret 2021.

Halaman:

Editor: Elfrida Chania S

Sumber: Galamedia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x