Network
BANDUNGRAYA.ID- KemenPAN RB menemukan puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat bantuan sosial (bansos).
Dalam aturannya, ASN bukan bagian dari penerima program pemberian dana bansos.
Padahal, belum lama ini kasus bansos pernah ramai yang melibatkan Menteri Sosial sebelumnya yang berakhir di jeruji besi, Juliari Barubara yang menyunat dana bansos.
Baca Juga: Asal Usul Urban Dictionary, Stiker Arti Nama yang Sedang Viral di Instagram
Pendistribusian bansos yang tidak tepat sasaran ini dikomentari oleh politisi PKS, Mardani Ali Sera.
Menurutnya temuan ASN menerima bansos menunjukkan amburadulnya sistem pendataan penerima bansos.
Dilansir BANDUNGRAYA.ID dari akun Twitter milik Mardani Ali Sera, ketua DPP PKS itu menyebut kurangnya distribusi bansos bermula dari pendataan.
Baca Juga: BLT UMKM Rp1,2 Juta Pasti Cair November, Cek Status BPUM Anda di Link Eform BRI dan BNI
"Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah. Kesalahan dlm penyertaan data merupakan salah satu kekurangan program bansos," kata Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani, data penerima bansos adalah kunci penting untuk menyerahkan bantuan tersebut dengan tepat sasaran.
"Data adlh hal mendasar krn berpengaruh pd penghitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran & pengadaan," ujar Mardani.
Baca Juga: Spesifikasi dan Harga Vivo V23e, Foto Malam Hari Menggiurkan!
Meskipun menurutnya ada kesalahan yang dilakukan pemerintah, Mardani berujar jika antara pemerintah pusat dan daerah tidak saling menyalahkan.
"Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama untuk membenahi hal ini. Jangan saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pegawai dibawah yang memasukkan data," ucap Mardani.
Untuk mencegah kekacauan pengelolaan data terus berulang, pemerintah disebut harus merapikan inventaris nama yang dimiliki.
Baca Juga: Spesifikasi dan Harga Vivo V23e, Foto Malam Hari Menggiurkan!
"Termasuk pada aspek Big Data (Data Raya) dan single ID number. Mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas Kementerian/Lembaga," tuturnya.***
