Network
Menanggapi viralnya kabar tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menyarankan agar tato tersebut dihapus.
“Kalau sudah viral ya wis, tapi buka saja tatonya, mungkin maksudnya untuk gaul tapi pejabat megara memang tidak boleh menyimbolkan persepsi negatif masyarakat,” ujar Bahtiar sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari RRI.
Lebih lanjut, Bahtiar mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya cerdas, tetapi sikapnya harus memberikan teladan.
Baca Juga: Viral Seorang Influencer Diusir dari Restoran Saat Hendak Melakukan Live Streaming
Meski tidak ada hubungan orang bertato melakukan korupsi. Namun, persoalannya hanya ada di sosial kultural.
“Menjadi kepala desa disamping memiliki pengetahuan pemerintahan, jika mendapat respon negatif harus memperhatikan masyarakat,” katanya.***
