Network
PR BANDUNGRAYA - Belum lama ini media sosial dihebohkan dengan viralnya foto Welas Yuni Nugroho.
Pria yang merupakan Kepala Desa Purwasaba, Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah itu memiliki tato yang memenuhi sekujur tubuhnya.
Pria yang akrab disapa Hoho itu mengakui bahwa pembuatan tato tersebut karena ia ingin seperti gangster yang ada di film.
Baca Juga: Kenali Istilah Doomscrolling, Kebiasaan Membaca Berita Negatif yang Memicu Depresi
Hoho menyukai tato sejak masih kecil, ia terinspirasi dari film yang bertema mafia-mafia bertato sehingga berani memasang tato di tubuhnya. Setidaknya ada 30 kali Hoho mentato tubuhnya.
Jika melihat kondisi sekarang, penggunaan tato sendiri mengalami pergeseran makna.
Dalam komunitas masyarakat adat, tato menjadi bagian dari simbol dan ritual komunitas.
Tato yang diambil dari lukisan tertentu menjadi lambang kekuasaan, kekayaan, dan kearifan dalam ranah komunitas.
Baca Juga: Tekan Angka Perceraian, Pemprov Jabar Dorong Program Usia Pernikahan 21-25 Tahun
Menurut Prof. Dr. Sunyoto Usman dari Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa tato kini mengalami pergeseran makna, yang semula dipandang sakral oleh masyarakat adat, lalu bergeser makna menjadi simbol kekuasaan yang erat kaitannya dengan kekerasan.
Menanggapi viralnya kabar tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menyarankan agar tato tersebut dihapus.
“Kalau sudah viral ya wis, tapi buka saja tatonya, mungkin maksudnya untuk gaul tapi pejabat megara memang tidak boleh menyimbolkan persepsi negatif masyarakat,” ujar Bahtiar sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari RRI.
Lebih lanjut, Bahtiar mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya cerdas, tetapi sikapnya harus memberikan teladan.
Baca Juga: Viral Seorang Influencer Diusir dari Restoran Saat Hendak Melakukan Live Streaming
Meski tidak ada hubungan orang bertato melakukan korupsi. Namun, persoalannya hanya ada di sosial kultural.
“Menjadi kepala desa disamping memiliki pengetahuan pemerintahan, jika mendapat respon negatif harus memperhatikan masyarakat,” katanya.***
