Network
Baca Juga: Porli Imbau Masyarakat Tidak Menggelar Aksi Protes UU Cipta Kerja karena Alasan Kesehatan
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa terus memantau jalannya persidangan judicial review UU Cipta Kerja.
"Publik silahkan ikut memantau proses penanganan perkara, mari ikut memastikan penanganan perkara berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Pada Selasa, 6 Oktober 2020 lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) sempat memaparkan pasal-pasal yang dinilai merugikan serikat buruh dalam klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.
Presiden KSPN, Ristadi, menuturkan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian terhadap beleid untuk mengajukan judicial review.
Baca Juga: Agensi IOK Berikan Pernyataan Resmi Terkait Kim Hanbin hingga Bocoran Aktivitas Terbarunya
"Tim kami sedang lakukan kajian untuk judicial review terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar)," kata Ristadi.
KSPN menilai adanya pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pasal terkait sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing.
Pasal-pasal tersebut bisa mengubah sistem pengupahan secara sepihak, sehingga buruh dikhawatirkan akan menerima upah di bawah nilai upah minimum.***
