Network
PR BANDUNGRAYA - Menuju dua pekan pascapengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 lalu oleh DPR dan perwakilan Pemerintah, rakyat kembali menggelar aksi demonstrasi dalam rangka menolak pengesahan Omnibus Law tersebut.
Sebelumnya, aksi besar-besaran digelar oleh gabungan buruh dan mahasiswa sepanjang awal Oktober 2020 diberbagai kota besar. Tuntutan mereka, menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan hak-hak buruh.
Aksi sendiri berujung ricuh. Disejumlah titik seperti DKI Jakarta, fasilitas umum bahkan ikut jadi korban kericuhan demo. Sementara saat ini, polisi telah menangkap sembilan provokator kerusuhan demo UU Cipta Kerja di mana sebagian dari mereka adalah anggota KAMI.
Baca Juga: Banjir Jakarta Hari Ini 17 Oktober 2020, BPBD DKI Merilis Update Tinggi Muka Air
Dianggap nihil, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana kembali menggelar aksi tolak UU Cipta Kerja pada Selasa 20 Oktober 2020 mendatang. BEM SI Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengungkapkan, unjuk rasa susulan direncanakan setelah peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) itu tidak disambut perwakilan representatif pihak Istana, pada Jumat 16 Oktober 2020 kemarin.
"Kembali yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan, melainkan staf khusus milenial yang dirasa bukan representatif dari presiden Republik Indonesia," kata Remy, Sabtu 17 Oktober 2020 sebagaimana dilaporkan RRI.
Baca Juga: Apa yang Terjadi di Thailand? Muak Sistem Monarki hingga Manipulasi Pemilu,Rakyat Pamer Salam 3 Jari
Lebih jauh, Remy menyatakan, Aliansi BEM SI tetap menyuarakan pencabutan UU Cipta Kerja dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah serta DPR.
"Aksi ini merupakan aksi damai dan lepas dari semua tindakan anarkis sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia," ujarnya.
