Network
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya, Dendy Rakhmat Sutrisno menyatakan bahwa UU Ciptaker dapat membantu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat.
Dalam regulasi UU Ciptaker, ada pasal yang mengatur sanksi denda tak terbatas bagi pelaku usaha ‘nakal’.
Baca Juga: Dikritik Netizen Soal Protokol Kesehatan, Kini Paus Fransiskus Pakai Masker saat Doa Bersama
“Dalam satu pasal di Undang-Undang itu, denda maksimalnya dihapus. Jadi bisa lebih dari Rp25 miliar. Ini memberikan ruang untuk membuat efek jera,” ujar Dendy, dilansir dari ANTARA.
Penghapusan denda maksimal dalam UU Ciptaker ini dapat membantu KPPU memberikan sanksi yang sesuai dengan kerugian akibat persaingan usaha yang tidak sehat.
Pasalnya, selama ini KPPU hanya bisa memberikan denda hingga sejumlah Rp25 miliar bagi pelaku usaha ‘nakal’.
Baca Juga: ShopeePay Perkuat Keamanan Akun Pengguna dengan Rekognisi Wajah dan Sidik Jari
Akan tetapi, KPPU juga memastikan bahwa dengan dihapuskannya batasan denda, hukuman yang diberikan bukan ditujukan untuk mematikan usaha, melainkan memberi efek jera sehingga pelaku usaha ‘nakal’ tersebut dapat bersaing dengan sehat.
Dendy juga menyebutkan bahwa mematikan usaha bukanlah tujuan dari penegakan hukum. KPPU akan memberikan putusan denda yang masuk akal jika jumlah denda tersebut dirasa malah mematikan usaha.
Oleh sebab itu, beberapa regulasi atau aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.***
