Network
PR BANDUNGRAYA – Gerakan penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terus bergulir hingga kini sejak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 5 Oktober 2020 lalu.
Menanggapi berbagai macam penolakan dari masyarakat terhadap UU Cipta Kerja, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan bahwa dengan hadirnya gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari elemen mahasiswa dan buruh merupakan suatu hal positif.
Secara tidak langsung gerakan sipil yang kini hadir telah menggantikan tugas DPR yang tidak bisa mengontrol pemerintah.
Baca Juga: ShopeePay Perkuat Keamanan Akun Pengguna dengan Rekognisi Wajah dan Sidik Jari
“Bahwa masih perlu (gerakan) civil society dan gerakan mahasiswa sebagai alat kontrol. Ketika terutama parlemen tidak mampu lagi menjadi semacam institusi yang melakukan check and balances," kata Fadli Zon dalam diskusi daring, 22 Oktober 2020 sebagaimana dilaporkan RRI.
Fadli Zon mengatakan bahwa DPR seakan telah menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif, mengingat partai koalisi pemerintah berada di DPR.
Fraksi-fraksi di DPR saat ini adalah koalisi pemerintah, sekalipun koalisi seharusnya fraksi-fraksi yang ada di DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Baca Juga: Muslim Rohingya Berhasil Jembatani Pendonor Internasional yang Janjikan Bantuan hingga Rp8,8 Miliar
"Sekarang oposisi menjadi minoritas, sehingga kamar legislatif itu tidak menjadi channel perjuangan rakyat. Ini yang saya lihat jadi lebih berat-lah di sana," tuturnya.
