Network
PR BANDUNGRAYA – Gerakan penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terus bergulir hingga kini sejak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 5 Oktober 2020 lalu.
Menanggapi berbagai macam penolakan dari masyarakat terhadap UU Cipta Kerja, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan bahwa dengan hadirnya gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari elemen mahasiswa dan buruh merupakan suatu hal positif.
Secara tidak langsung gerakan sipil yang kini hadir telah menggantikan tugas DPR yang tidak bisa mengontrol pemerintah.
Baca Juga: ShopeePay Perkuat Keamanan Akun Pengguna dengan Rekognisi Wajah dan Sidik Jari
“Bahwa masih perlu (gerakan) civil society dan gerakan mahasiswa sebagai alat kontrol. Ketika terutama parlemen tidak mampu lagi menjadi semacam institusi yang melakukan check and balances," kata Fadli Zon dalam diskusi daring, 22 Oktober 2020 sebagaimana dilaporkan RRI.
Fadli Zon mengatakan bahwa DPR seakan telah menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif, mengingat partai koalisi pemerintah berada di DPR.
Fraksi-fraksi di DPR saat ini adalah koalisi pemerintah, sekalipun koalisi seharusnya fraksi-fraksi yang ada di DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Baca Juga: Muslim Rohingya Berhasil Jembatani Pendonor Internasional yang Janjikan Bantuan hingga Rp8,8 Miliar
"Sekarang oposisi menjadi minoritas, sehingga kamar legislatif itu tidak menjadi channel perjuangan rakyat. Ini yang saya lihat jadi lebih berat-lah di sana," tuturnya.
Menurut Fadli Zon, kini parlemen sudah melempem dalam mengontrol pemerintah dalam proses legislasi. Berkurangnya kinerja DPR dapat dilihat sebagai bagian dari kemunduran parlemen. Seharusnya Parlemen sebagai institusi yang mampu melakukan check and balances dalam sebuah negara.
Adanya indikasi bahwa kecenderungan lahirnya kembali pemerintahan yang otoriter. Berdasarkan hal tersebut, Fadli mendukung penuh terhadap gerakan-gerakan yang hadir di masyarakat untuk tetap menolak UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Pasar Kreatif Bandung Raup Omzet Rp1,56 Miliar, Sukses Gairahkan Sektor Ekonomi di Tengah Pandemi
Selain itu, Fadli Zon mengingatkan agar pemerintah tidak menanggapi hal tersebut dengan cara yang represif mengingat sudah banyak korban berjatuhan dalam aksi massa penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Fungsi yang tidak jalan inilah yang menurut saya diambil alih baik oleh gerakan mahasiswa maupun gerakan buruh, dan gerakan-gerakan lain yang turut jalan. Bahkan pelajar ya. Menurut saya itu satu hal yang positif bagi demokrasi kita," ucapnya.
Berdasarkan data yang telah dihimpun bahwa UU Cipta Kerja sampai saat ini masih terdapat banyak penolakan dari berbagai pihak.
Baca Juga: Berharap Diolah Jadi Bahan Bakar Pengganti LPG, Jokowi Prioritaskan Industri Batu Bara
Tidak hanya di tubuh Parlemen sendiri, seperti Fadli Zon, fraksi PKS dan Demokrat, Organisasi Islam turut menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Cipta Kerja seperti NU dan Muhammadiyah.***
