Network
PR BANDUNGRAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memutuskan untuk menunda sejumlah pembangunan fasilitas pemerintahan.
Anggaran yang awalnya akan digunakan untuk membiayai sejumlah pembangunan seperti pembuatan kantor baru DPRD Padang kini dialokasikan untuk penanganan kasus Covid-19 yang saat ini masih tinggi.
Pembagunan kantor baru tersebut rencananya akan dilakukan pada tahun ini dan terpaksa ditunda hingga tahun depan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 4.070, Berikut 8 Wilayah Penyumbang Terbanyak
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, Medi Iswandi mengungkapkan bahwa pembangunan kantor baru DPRD Padang yang berada di kawasan perkantoran Balai Kota Air Pacah menggunakan dana tiga tahun anggaran kedepan.
"Untuk pembangunan kantor baru DPRD Padang direncanakan pada 2020 dengan anggaran tahun ini Rp33 miliar, namun karena ada realokasi anggaran untuk Covid-19 ditunda tahun depan," ucap Medi di Padang, pada 23 Oktober 2020.
Sebelumnya, DPRD Padang akan mengalokasikan anggaran 2020, 2021, dan 2022 untuk membangun fasiltas pemerintahan namun hal tersebut dialihkan demi menangani kasus Covid-19.
Baca Juga: Heechul Super Junior Diserang Haters dan Menyuruhnya Bunuh Diri, Begini Responnya
Penggunaan dana untuk pembangunan gedung DPRD kini rencananya akan menggunakan anggaran 2021, 2022, dan 2023.
Selain kantor baru, DPRD Padang rencana pembangunan sejumlah kantor lainnya juga mengalami penundaan.
Sejumlah penundaan tersebut meliputi pembangunan kantor camat Padang Barat yang rencananya pekerjaan akan selesai tahun ini, termasuk kantor camat Padang Timur dan beberapa kantor lurah lainnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Apple Dikabarkan Akan Bagikan 3.000 Ponsel Gratis Setelah Berhasil Meluncurkan iPhone 12
Untuk pembangunan kantor camat Padang Barat, seharusnya tahun ini tahap akhir dengan menggunakan anggaran senilai Rp6,7 miliar.
Selain itu pembangunan baru kantor camat Padang Timur dengan anggaran Rp15 miliar terpaksa ditunda pada tahun depan.
Setidaknya terdapat tiga kantor lurah lainnya di kecamatan Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan yang terpaksa molor pengerjaannya.
Baca Juga: Donald Trump dan Joe Biden Saling Tuding Soal Penanganan Covid-19, Ini Janji Kedua Kandidat
Medi menyampaikan di tengah pandemi pembangunan infrastruktur juga menggerakkan ekonomi karena jika tidak ada belanja infrastruktur akan muncul pengangguran.
"Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan investasi karena dengan adanya pembangunan akan ada yang bekerja, sehingga muncul perputaran ekonomi di tengah investasi swasta yang amat minim saat ini," tutur dia sebagaimana dilaporkan Antara.
Ia menilai jika sejumlah infrastruktur tidak dibangun maka kota akan semakin terdegradasi dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat turun.
Baca Juga: Join Kelompok Kriminal Bersenjata, Security PT Freeport Segera Jalani Sidang
Saat ini salah satu anggaran yang berasal pada pemerintah menjadi tumpuan dan harus direalisasikan agar dana bisa berputar di masyarakat dalam bentuk belanja modal dan infrastruktur.***
