Network
PR BANDUNGRAYA – Sebuah diskusi di Televisi yang menghadirkan narasumber dari berbagai pihak untuk membahas sikap pemerintah Indonesia dalam membeli vaksin Covid-19 menimbulkan berbagai macam pertanyaan.
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon dalam acara tersebut menyindir sikap pemerintah yang terus mengulang kesalahan yang sama dengan Bahasa Satire.
Selain itu, ia juga menyangkan terhadap sikap pemerintah dalam melakukan komunikasi terhadap publik, sehingga selalu terjadi polemik dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca Juga: Ranking Billboard World Album Minggu Ini, NCT No.1 Persaingan Kuat BLACKPINK, BTS, SuperM, dan Loona
Salah satu yang paling disayangkan oleh Fadli Zon adalah ketidakhadiran Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sebagai ikon dalam menjawab permasalahan vaksin di publik.
Ia mengatakan bahwa seharusnya Menkes adalah sosok yang paling sering muncul ke publik untuk memberikan rasa kepercayaan terhadap publik.
“Mengenai urusan teknis, yang patut disayangkan adalah ketidakhadiran, misalnya, Menteri Kesehatan dan BPOM,” tutur Fadli Zon sebagaimana dikutip Prbandungraya-pikiran-rakyat.com dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club yang diunggah pada 27 Oktober 2020.
Baca Juga: Meski Masih Minus, Perekonomian Indonesia Mulai Membaik
“Absen nya mereka ini padahal menurut Perpres Nomor 99 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden pada 5 Oktober sebenarnya banyak yang terkait penanggung jawab dari mulai pengadaan hingga akhirnya melakukan vaksinasi adalah Kementerian Kesehatan,” katanya.
Fadli Zon menegaskan bahwa kehadiran Kementerian Kesehatan dalam forum-forum seperti itu merupakan kesempatan yang berharga untuk dapat menjelaskan kepada publik.
Dengan ketidakhadiran Menkes akan semakin membuat masyarakat tidak percaya terhadap vaksin.
“Persoalannya adalah transparansi, transparan itu menentukan kepercayaan publik. Sekarang ini kepercayaan publik menurut saya masih rendah terhadap kemampuan kita untuk mengadakan dan langsung melakukan vaksinasi,” tutur Fadli.
Baca Juga: Jadi Kebutuhan Primer Bagi Makhluk Hidup, Pakar Studi Waspadai Sejumlah Dampak dari Aktivitas Tidur
Pemerintah dianggap selalu melakukan kesalahan yang sama dan menurut Fadli dianggap labil dalam mengambil kebijakan.
Ia mencontohkan bagaimana jadwal vaksin di yang seharusnya di bulan November diundur menjadi Desember. Ia menilai akan selalu terjadi pengunduran terus menerus.
Hal tersebut dikarenakan dua hal yang belum terjawab atau diterima oleh masyarakat. Seperti vaksin tersebut memang sudah final dan aman untuk digunakan atau apakah vaksin tersebut masih dalam tahap eksperimental.
Selain itu, Fadli juga menanggapi penjelasan dari Arya Sinulingga yang mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam mengambil keputusan untuk membeli vaksin karena dalam keadaan darurat sehingga khawatir tidak akan mendapatkan vaksin.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Pemilik SIM C Dapat Bantuan Covid-19 Rp900.000 dari Pemerintah?
“Penjelasan sodara Arya Sinulingga kesannya adalah kedaruratan, kita tidak dapat vaksin nantinya,” tutur Fadli.
“Padahal vaksin ini sama seperti barang gaib, ini seperti dulu ada mobil yang dipromosikan tapi gak pernah ada mobilnya, ini barangnya masih barang gaib dan sebagai barang gaib kita sudah mengeluarkan angka-angka yang hebat,” katanya.
Sementara itu Fadli menganggap bahwa ada yang tidak beres dalam proses tersebut mengenai siapa yang bertanggung jawab dari persoalan vaksin saat ini, padahal kehadiran Kemenkes setidaknya dapat menutupi satu kesalahan pemerintah. ***
