Network
PR BANDUNG RAYA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), memberikan tanggapan terkait kasus perilaku orientasi seks menyimpang, atau yang biasa disebut Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di lingkungan TNI dan Polri tidak merugikan siapapun.
Tanggapan tersebut muncul setelah beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa di lingkungan TNI dan Polri terungkap kasus LGBT yang terjadi pada anggota.
Terkait hal tersebut, pihak TNI maupun Polri bertindak tegas dengan memberikan sanksi terhadap anggota, bahkan beberapa di antaranya diberhentikan secara tidak hormat.
Baca Juga: Teror dan Pembunuhan Kian Merajalela, Emmanuel Macron: Akibat Kebodohan Teroris Islam
Sementara, komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengkritisi terkait isu orientasi seks menyimpang, yang terungkap dari beberapa anggota tersebut.
"Siapapun tidak bisa mengkriminalisasi dan mendiskriminasi seseorang berdasarkan orientasi seksualnya," ujar Beka sebagaimana dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari RRI pada Jumat, 30 Oktober 2020.
Menurut pandangan Beka, orientasi seks tidak bisa dikatakan bermasalah karena pada dasarnya tidak merugikan siapapun, baik itu terjadi pada aparat maupun masyarakat lainnya.
Baca Juga: PUBG Mobile Tak Dapat Diakses di India Mulai Hari Ini, Muncul Game Baru yang Disebut Penggantinya
Lebih lanjut Beka mengatakan, hal tersebut dapat dikategorikan tindak kriminal apabila perilaku seksual berkaitan dengan tindak kejahatan.
"Yang bisa dihukum adalah perilaku seksualnya, misalnya ketika berhubungan seks atas dasar paksaan, atas dasar ancaman, kekerasan, intimidasi, pemerkosaan, atau berhubungan seks dengan anak di bawah umur,” ujar Beka.
Beka menilai apabila perilaku seksual telah mengandung unsur-unsur tersebut, maka jelas hal mengarah kepada unsur pidana yang bisa dijatuhi hukuman.
Baca Juga: Sejarah Singkat Halloween, Berawal dari Mengusir Hantu hingga Mitos Kucing Hitam Membawa Sial
Sementara terkait kasus LGBT yang terjadi di lingkungan TNI dan Polri, Beka menilai ada diskriminasi orientasi seksual terhadap anggota.
Beka mengatakan bahwa memiliki orientasi seksual yang berbeda, tidak dapat dijadikan landasan untuk mendiskriminasi seseorang.
Sebagaimana diketahui, baik TNI maupun Polri memiliki aturan mutlak yang membatasi hak-hak setiap anggotanya sesuai dengan aturan yang berlaku internal pada institusi.
Baca Juga: 20 Tahun Toko Kanda Ramen Waizu Berjualan, Sang Pemilik Toko Bagikan Resep Kaldu yang Enak
Meskipun demikian Beka menyatakan bahwa perlu dibuat aturan yang lebih jelas, dan rinci, agar tidak terjadi multitafsir dan misinterpretasi.
"Perlu mendetailkan soal kesusilaan yang dilarang. Tidak boleh ada ruang misinterpretasi sehingga ada kepastian. Tentu aturannya juga harus sesuai dengan hak asasi manusia," ujarnya.***
