Ia menyatakan terdapat sejumlah aturan dalam pemasangan baliho dipinggir jalan seperti harus membayar pajak pada pemerintah.
Ramainya pembicaraan mengenai penurunan baliho FPI membuat anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon turut angkat bicara.
Dalam unggahan postingan di akun instagram pribadinya ia sangat kecewa terhadap penurunan baliho yang dilakukan oleh satuan TNI.
Baca Juga: Status DKI Jakarta Ramah Anak Disoroti dan Terancam Dicabut
Ia menanyakan apa urusan pangdam jaya memerintahkan jajarannya untuk mencopot baliho karena bukan tugas dan kewenangan dari TNI.
Ia menyatakan sebaiknya aparat TNI jangan terlalu jauh terseret arus politik, kecuali mau dihidupkan kembali dwifungsi ABRI untuk mengimbangi dwifungsi polisi.
Selain itu, wakil ketua umum partai gelora, Fahri Hamzah turut mengkritik tindakan pangdam jaya yang menyuruh anggotanya untuk menurunkan baliho FPI.
Baca Juga: Wacana Pertemuan Wapres Ma'ruf Amin dengan Habib Rizieq Shihab, Begini Tanggapan Wakil Ketua MPR RI
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah mengungkapkan bahwa pangdam jaya telah melalukan offside serta sekaligus melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat.
"Sejak konfrensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside pangdam jaya itu tidak saja melukai nilai2 dasar kelahiran TNI sebagaibtentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI jarus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," paparnya.