Network
PR BANDUNGRAYA - Rencana pemerintah untuk membuka sekolah di tengah pandemi Covid-19 menuai kritik dari berbagai pihak.
Hal ini terkait dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang saat ini masih cukup tinggi di sejumlah daerah.
Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan mengatakan bahwa pihaknya tidak menganjurkan sekolah-sekolah untuk memberlakukan pembelajaran secara tatap muka.
"Kalau selama masalah kesehatan belum bisa diatasi dan dikendalikan, saya sebagai anggota DPR tidak sarankan sekolah untuk memaksakan pengajaran secara fisik, karena kesehatan yang paling penting," ujar Putra seperti dilansir Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari RRI pada Senin, 12 Oktober 2020.
Baca Juga: PSBB Jilid II di Jakarta Berakhir, Bioskop dan Taman Wisata Ancol Kembali Beroperasi
Lebih lanjut, Putra Nababan meminta sekolah untuk menunggu hingga ketersediaan vaksin Covid-19 yang efektif menunjukkan titik terang.
"Kalau menurut pemerintah, sampai akhir 2020 akan ada 50 juga vaksin. Selain tenaga kesehatan, saya merekomendasikan tenaga pendidik juga bisa diprioritaskan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim sempat mengajukan rencana untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah di tengah masa pandemi.
Rencana itu sontak menuai penolakan dari berbagai lembaga dan kalangan pegiat pendidikan, di antaranya Federasi Guru Independen Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia, YLBHI, Lokataru, Hakasasi.id, Transparansi Internasional Indonesia, dan Visi Integritas.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Dinilai Mudahkan Impor Pangan, Nasib Petani Akan Terancam
Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di tengah pandemi dinilai dapat menjadi klaster baru transmisi virus corona.
"Kalau anak-anak sekolah menengah atas tentu bisa menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing, cuci tangan dengan sabun, dan memakai masker, tetapi kalau (tingkat) SD menurut saya jangan dulu," tutur Putra.
Menurutnya, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi sebenarnya memiliki dampak yang baik, lantaran mendorong generasi muda untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan penggunaan teknologi.
Oleh karena itu, apabila sistem pendidikan tidak adaptif, maka kemampuan pelajar untuk beradaptasi di masa modern seperti saat ini akan menjadi lambat.
"Ketika PJJ, ketika harus belajar secara daring, ketika harus latihan sepak bola atau latihan basket dengan menggunakan aplikasi, mereka (pelajar) itu bisa," ujarnya.
Baca Juga: Berikut 5 Aturan Baru Pengelolaan Perkantoran di Masa PSBB Transisi Jakarta
Sistem pembelajaran yang sudah diterapkan selama tujuh bulan terakhir ini diharapkan dapat diberlakukan secara hybrid, mengombinasikan kehadiran fisik dan kehadiran secara virtual.
Dengan begitu, sistem pembelajaran seperti PJJ diproyeksikan akan terus berkembang hingga tahun 2022.
"Makanya untuk bisa membuka kembali sekolah, pemerintah harus pastikan apakah wabah sudah bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian kemampuan sistem kesehatan untuk menangani wabah itu kan seharusnya yang dijadikan pertimbangan membuka sekolah," katanya.***
