PR BANDUNGRAYA – Tri Rismaharini resmi dilantik sebagai Menteri Sosial (Mensos) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 23 Desember 2020.
Dalam serah terima jabatan tersebut, Risma memaparkan sejumlah program Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan segera dilaksanakannya setelah resmi menjabat.
Lebih lanjut, Risma menekankan bahwa program pertama yang akan dilakukannya saat memimpin Kementerian Sosial (Kemensos) yakni memperbaiki penyaluran Bansos.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Kuota Internet Diperpanjang hingga 2021, Pelajar, Guru hingga Dosen Masih Bisa Dapat
Sebelumnya, Kemensos berencana akan memperpanjang penyaluran Bansos bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 hingga tahun 2021.
Adapun Bansos yang akan diperpanjang oleh Kemensos di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga Bansos sembako.
Maka dari itu, sebelum memperpanjang penyaluran Bansos pada tahun 2021 mendatang, Risma akan memperbaiki data penerima Bansos.
Baca Juga: Berkaca dari Surabaya, Risma Akan Bentuk Program Kemensos untuk Anak Terlantar dan Fakir Miskin
Seperti yang diketahui, penerima Bansos selama ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar penyaluran Bansos tidak salah sasaran.
Dalam hal ini, Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama perihal data kependudukan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing.
Selain itu, Risma memaparkan bahwa Kemensos wajib menyalurkan sejumlah Bansos tersebut secepatnya, mulai Januari 2021.
"Ini yang sangat urgent adalah bagaimana realisasi bantuan untuk awal tahun 2021, Januari," kata Risma.
Baca Juga: Kota Bandung Tak Hanya Wajibkan Rapid Test Antigen, Simak 7 Hal Lainnya yang Penting Diketahui
Selain itu, Risma menekankan bahwa Bansos harus mulai disalurkan pada minggu pertama Januari 2021 mendatang.
“Minggu pertama harus bisa keluar. Minggu pertama bulan Januari untuk 2021 bisa tersampaikan ke penerima bantuan," tutur Risma.
Risma memaparkan bahwa penyaluran Bansos harus segera dilaksanakan lantaran berkaitan erat dengan dengan pergerakan ekonomi nasional.***