PR BANDUNGRAYA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan enam kebijakan pengendalian impor empat komoditas yakni gandum, tepung ubi kayu/tapioka, kedelai dan tembakau, mengingat tingginya jumlah impor pada komoditas tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono menyampaikan bahwa kebijakan pengendalian impor ini diharapkan menjadi masukan pada rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Dikarenakan masih tinggi jumlah impor beberapa komoditas pertanian yang strategis, dan dalam rangka mengamankan produksi dalam negeri, menjaga kesejahteraan petani agar tetap berproduksi, serta mengatur keseimbangan ketersediaan dalam negeri, Kementan akan mengusulkan beberapa kebijakan pengendalian impor.
Baca Juga: Kemendikbud Salurkan Bantuan Subsidi Guru dan Kukuhkan Peta Jalan Pendidik
Impor produk pertanian segar terbesar berasal dari tanaman pangan yang mencapai 52 persen dari total impor, sementara olahan disumbang produk peternakan dan perkebunan.
Sejumlah komoditas pangan utama masih mendominasi aktivitas impor produk pertanian selama pandemi. Kementan melaporkan impor jagung, kedelai, dan gandum mencapai 14,6 juta ton sepanjang Januari-September 2020.
Berdasarkan data BPS, Kementan mencatat impor sejumlah komoditas strategis pada Januari-September 2020 masih terbilang tinggi yakni untuk gandum sebesar 8 juta ton; ubi kayu 136.889 ton; kedelai 5,7 juta ton; dan tembakau 85.536 ton.
Baca Juga: aespa Dominasi Trending Topic Twitter Usai Debut Hari Ini dengan Lagu Black Mamba, Lihat MV di Sini!
Impor pangan strategis selama Januari-September 2020 sejatinya mengalami penurunan, yakni untuk jagung yang turun dari 1,07 juta ton pada tahun sebelumnya menjadi 911.194 ton dan impor singkong dari 281.646 ton menjadi 136.889 ton.
Selain itu, impor gandum tercatat turun dari 8,37 juta ton selama Januari-September 2019 menjadi 8,00 juta ton pada periode yang sama tahun ini. Kenaikan pangan strategis terjadi pada kedelai dari 5,12 juta ton menjadi 5,71 juta ton. Bawang putih pun naik dari 261.721 ton menjadi 381.775 ton.
Ia mengusulkan kebijakan importasi gandum, kedelai dan tapioka dimasukkan ke dalam golongan barang yang dilarang dan dibatasi atau lartas importasinya.
Baca Juga: Bantuan Apresiasi Pelaku Budaya Tahap II Rp1 Juta Diperpanjang, Login apb.kemdikbud.go.id
Kedua, mengusulkan pengaturan tata niaga produk tanaman pangan dalam satu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan pengaturan impor pangan segar melalui satu pintu kementerian/lembaga. Untuk impor produk olahan, pengaturannya melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Ketiga, mengusulkan impor produk pangan strategis, seperti jagung, kedelai, tapioka dapat dilakukan melalui mekanisme Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.
Keempat, mengusulkan peninjauan kembali tarif impor gandum/terigu, tepung ubi kayu/tapioka, serta memberikan tarif bea masuk impor kedelai.
Baca Juga: Gisel Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Bahas Video Syur, Polisi Sebut Akan Ada Tersangka Baru
Para importir gandum diharapkan dapat mensubstitusi 5 persen bahan bakunya dengan produk lokal secara bertahap. Sejauh ini, impor gandum dikenai tarif sebesar 0 persen, tepung dari gandum dikenai bea impor 5 persen, tapioka 10 persen, dan kedelai dikenai tarif 0 persen.
Kelima, Kementan mengusulkan importir kedelai dan tapioka wajib menanam dan atau bermitra dengan petani, sekaligus membeli kedelai dan ubi kayu lokal dalam jumlah tertentu sebagai syarat impor.
Keenam, besaran harga pembelian ubi kayu di tingkat petani diatur dalam bentuk Harga Acuan Pembelian (HAP) seperti HAP kedelai lokal yang sudah diatur di Permendag Nomor 7 Tahun 2020, tentang HAP di tingkat petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.***