Network
"Dear @julianjacs, gak gitu maksudnya PP 56 tahun 2021. Jika seperti ini bisa missleading. Bahayanya, pernyataan ini diamini beberapa Musisi juga," tulis Anji dalam caption yang menyertai unggahannya.
Lebih lanjut, Anji menyebutkan bahwa penerapan aturan terkait royalti musik yang dimaksud Julian Jacob sebenarnya salah.
"TOKO KECIL, WARUNG, KULI BANGUNAN YANG LAGI KERJA atau SIAPAPUN tidak harus membayar royalti. Bukan begitu maksud dari PP 56 tahun 2021," tulisnya.
Selain itu, menurut Anji, kesalahpahaman Julian Jacob dan musisi lainnya dapat menyebabkan orang awan memprotes aturan soal royalti musik tersebut.
"Jika Musisi seperti @julianjacs dan beberapa lainnya yang ada di kolom komentarnya atau yang me-repost posting-annya beranggapan seperti ini, pantas saja banyak orang awam protes," tulis Anji melanjutkan.
Anji juga meluruskan terkait pihak mana saja yang tidak perlu membayar royalti musik.
"Apakah orang dengerin spotify diminta royalti?
Apakah Pengamen di jalanan harus bayar royalti?
Apakah Musisi wedding atau Musisi reguler harus bayar royalti?
ENGGAK." ujar Anji.
Di sisi lain, Anji menekankan bahwa pembayaran royalti musik yang dimaksud dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 ditujukan untuk penggunaan lagu yang bersifat komersial.
"Khusus nomor 3, jika diberlakukan ketat, yang bayar royalti BUKAN MUSISINYA, tetapi penyelenggaranya.
Garis bawahi dan pahami kalimat “Bersifat komersial” di slide kedua," katanya.
Anji juga menanggapi pernyataan Julian Jacob soal musik dan uang.
"BERMUSIK BUKAN MELULU TENTANG UANG.
Itu benar.
Tetapi ketika hak Komposer tidak dihargai, sebagaimana terjadi di Indonesia sejak dulu, Musisi pantas memperjuangkannya.
Bahaya jika anggapan yang beredar di Masyarakat menjadi salah seperti slide ketiga.
Yok sama-sama belajar.
Karena seharusnya sudah sejak lama aturan seperti ini dikeluarkan," tulis Anji mengakhiri.
