PR BANDUNGRAYA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji, revisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana akan terintegrasi dengan pemerintah daerah.
Selain itu, RUU ini pun akan berorientasi terhadap mitigasi bencana.
“Saat ini, Komisi VIII DPR RI sedang membahas RUU Penanggulangan Bencana. RUU ini nanti terintegrasi dengan pemerintah daerah. Kami mohon doanya agar RUU tersebut bisa diselesaikan secepatnya,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dalam siaran pers Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, Bandung, Selasa 16 Februari 2021.
Ace berharap perubahan RUU Penanggulangan Bencana ini bisa menekan korban lebih banyak lagi, karena dalam RUU ini berorientasi terhadap mitigasi bencana.
Ia pun memastikan semua masukan yang datang dari semua pihak terkait RUU Penanggulangan Bencana ini akan diakan dipertimbangkan.
“Tadi kami juga mendapat masukan, memang penanganan bencana harus berorientasi pada mitigasi bencana. Sehingga penekanan korban bisa jauh ditekan,” kata dia.
Adapun terkait bencana banjir yang tengah melanda beberapa wilayah di Jawa Barat, Ace mengapresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah menangani bencana tersebut dengan baik.
“Lalu bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial dan BNPB. Kunjungan ini memastikan bahwa proses penanganan bencana di Jabar berjalan dengan baik,” ucap dia.
Komisi VIII DPR RI pun mengapresiasi penanganan Covid-19 di Jawa Barat. PPKM dinilai mampu menekan angka keterisian rumah sakit dan meningkatkan disiplin masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga: Lama TakTerdengar, Irshadi Bagas Pemeran Farel dalam Sinetron Heart Ternyata Sudah Tunangan
“Saya mengapresiasi hal yang telah dilakukan oleh Gubernur dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk penerapan PPKM yang berjalan lancar,” ujar dia.***