Network
PR BANDUNGRAYA - Pejabat publik yang tersandung kasus korupsi kini bertambah lagi.
Terbaru, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 April 2019 atas dugaan kasus suap.
Namun kini Budi Budiman tidak bisa berlenggang bebas melaksanakan tugasnya sebagai Walikota Tasikmalaya, pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memboyongnya yang bersangkutan untuk ditahan selama 20 hari.
Penahanan tersebut dilakukan terhitung sejak 23 Oktober 2020 hingga 11 November 2020 di Rutan cabang KPK di Gedung KPK Kavling C1.
Baca Juga: Di Tengah Demo UU Ciptaker, Pengedar Narkoba Beroperasi Manfaatkan Situasi
KPK menduga bahwa Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman memberikan suap Rp 700 juta terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.
Suap tersebut digelontorkan kepada mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.
Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK menjelaskan pada Agustus 2017 dalam sebuah pertemuan, Budi meminta bantuan Yaya untuk peningkatan Dana DAK Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dari tahun sebelumnya.
Yaya pun berjanji akan memprioritaskan dana untuk Kota Tasikmalaya tersebut.
Baca Juga: Puting Beliung Melanda Cililin Bandung Barat, 17 Rumah Warga Porak Poranda
Melansir Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari Antara, pemberian pertama sebesar Rp 200 juta dilakukan setelah adanya komitmen dari Yaya yang akan memprioritaskan dana kepada Kota Tasikmalaya tersebut.
Selanjutnya pada Desember 2017, setelah Kementerian Keuangan mempublikasikan alokasi DAK untuk pemerintah daerah termasuk di dalamnya untuk Pemkot Tasikmalaya, Budi diduga kembali memberikan uang kepada Yaya melalui perantaranya sebesar Rp 300 juta.
Setelah ada pengurusan dan pengawalan anggaran oleh Yaya, kemudian pada 2018 Kota Tasikmalaya memperoleh dana DAK Tahun Anggaran 2018 untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp 29.9 miliar, DAK prioritas daerah sekitar Rp19.9 miliar dan DAK Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp 47.7 miliar.
Kemudian pada April 2018, Budi kembali memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut.
Dengan demikian, total suap yang diberikan Budi kepada Yaya adalah Rp 700 juta.
Baca Juga: Fraksi PKS Soroti Kinerja Ekonomi Pemerintahan 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin
Budi merupakan tersangka ketujuh dalam kasus pengurusan DAK tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Enam orang tersebut, yakni mantan Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin dari unsur swasta/perantara, mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
Kemudian, swasta/kontraktor Ahmad Ghiast, mantan Anggota DPR RI 2014-2019 Sukiman, dan Pelaksana Tugas dan Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Natan Pasomba.
Dilansir dari laman KPK, atas perbuatannya, tersangka Budi Budiman disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca Juga: PMI Krisis Stok Darah Terdampak Pandemi, Sandiaga Uno Bertindak
KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengajuan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pihaknya pun mengatakan untuk pejabat publik agar menghindari praktek gratifikasi dan suap, dan kepada aparatur pengawas Internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi.***
