Network
"Dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi," tambahnya.
Menurut data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, hanya 10 prodi ekonomi syariah yang telah mendapat Akreditasi A, sementara 99 prodi serupa di perguruan tinggi lain terakreditasi B dan 98 lagi terakreditasi C.
Baca Juga: Ada Kepentingan UMKM, Jadi Alasan Airlangga Hartarto Tambah Anggaran Subsidi Bunga KUR 2021
Selain itu, Ma’ruf Amin juga menyayangkan jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli ekonomi syariah yang masih sangat sedikit di Indonesia.
"Jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi baru sebanyak 231 orang berdasarkan data dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah tahun 2018," jelasnya.
Sementara itu, dari segi proporsi lulusan program ekonomi dan keuangan syariah, baru sekitar 10 persen lulusan prodi ekonomi syariah yang bekerja sesuai dengan pendidikannya.
"Sisanya adalah SDM dengan pendidikan ekonomi konvensional yang menerima pelatihan terkait perbankan syariah," katanya.
Oleh karena itu, Wapres berharap Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia dapat mencari solusi untuk mengakomodasi para lulusan prodi ekonomi dan keuangan syairah tersebut agar dapat berkualitas dan mendorong keberlangsungan industri syariah.
"Saya harapkan agar IAEI melalui forum ini dapat membantu mendiskusikan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air," ujarnya.***
