PR BANDUNG RAYA - Pernyataan yang diucapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat terkait kisrus FPI mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
Ridwan Kamil yang seusai diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat memberikan keterangan pers bahwa Menkopolhukam Mahfud MD harus bertanggung jawab atas sejumlah kekisruhan yang terjadi terkait FPI.
Pernyataan Ridwan Kamil tersebut menurut Sahroni merupakan hal yang kurang tepat karena Mahfud sendiri sudah mengimbau kepada seluruh simpatisan yang datang menjemput Habib Rizieq Shihab agar menjaga ketertiban.
Baca Juga: Jokowi Siap Lakukan Vaksin, Gus Jazil Sebut Luar Biasa, Namun Ada Satu Hal yang Mengganjal
"Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," kata Sahroni seperti yang dikutip prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari laman Antara.
Ia menilai bahwa makna tertib yang disampaikan Mahfud tersebut sudah termasuk pelaporan pada pihak kepolisian untuk mendapat ijin adanya keramaian. Namun himbauan tersebut menurutnya tidak diindahkan oleh simpatisan yang datang.
Ia mengklaim bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan (prokes) dalam penjemputan Rizieq Shihab.
Ia menilai kesalahan terjadi bukan karena pernyataan yang salah dari Mahfud melainkan terlalu banyaknya simpatisan yang datang yang menjadi salah satu faktor kekisruhan.
Baca Juga: Tahukah Kamu? 5 Fitur Tersembunyi di WhatsApp yang Jarang Diketahui Orang dan Cara Menggunakannya
"Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah, tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud," ujarnya.
Sahroni menilai Mahfud sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan terkait ketertiban namun kenapa masyarakat masih melanggar, itu yang seharusnya menjadi perhatian bersama.
Politikus Partai NasDem itu juga menyampaikan saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan dalam acara Rizieq Shihab yang berlarut-larut.
“Ini bukan waktunya kita saling menunjuk siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," ujarnya.
Baca Juga: BLT UMKM BPUM Rp28,8 Triliun Sudah Siap Digelontorkan, Penerima Wajib Lakukan Pencairan Dana
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai adanya kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab disebabkan adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.
"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya 'statement' dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," kata Ridwan Kamil usai diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu.
Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurutnya menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq, baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, maupun di Petamburan.
Baca Juga: Haduh, Elsa Berbuat Ulah Lagi dan Fitnah Andin, Bocoran Ikatan Cinta Hari Ini Kamis 17 Desember 2020
"Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya," kata Ridwan Kamil.
Oleh karena itu, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa oleh kepolisian hanyalah para kepala daerahnya, dalam hal ini ia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut dia, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan ini.***