PR BANDUNGRAYA - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali.
Seperti yang diketahui, PSBB Jawa-Bali atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini diberlakukan mulai 11 Januari 2021, dan direncanakan akan berakhir pada 25 Januari 2021.
Menko Bidang Perekonomian dan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi, pelaksanaan PSBB Jawa-Bali atau PPKM kini diperpanjang selama dua minggu.
Baca Juga: KABAR POPULER KEMARIN: Gelar Perkara Raffi Ahmad Ditunda hingga Jadwal Pencairan BLT 2021
"Bapak Presiden meminta agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM atau PSBB Jawa-Bali) ini dilanjutkan, dari tanggal 26 (Januari) sampai tanggal 8 Februari (2021)," kata Airlangga Hartarto pada Kamis, 21 Januari 2021 dilansir PRBandungRaya.com dari laman resmi Sekretariat Kabinet.
Kendati demikian, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai pemberlakuan PSBB Jawa-Bali atau PPKM ini tidak jelas kebijakannya.
"Buktinya sudah terlihat, sekarang (PSBB Jawa-Bali atau PPKM) sudah berjalan seminggu juga enggak efektif," kata Agus pada Jumat, 22 Januari 2021 dilansir dari PRFM News.
Baca Juga: Pascagempa M6,2 di Sulawesi Barat, PLN Pastikan Jaringan Listrik Sudah Berangsur Pulih
Menurut Agus, penerapan PSBB Jawa-Bali atau PPKM tidak diiringi dengan sejumlah tindakan yang krusial, seperti pendataan maupun tracking.
"Efektif untuk mengurangi tidak, untuk pendataan tidak, untuk tracking tidak, terus mau diteruskan ekonomi makin parah juga, sementara pandemi belum menurun" katanya.
Oleh karena itu, Agus menilai pemerintah seharusnya bertindak tegas dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya dengan memberlakukan lockdown atau karantina wilayah sejak awal pandemi.
Baca Juga: Pemerintah Beri Lampu Hijau Vaksinasi Jalur Mandiri, Airlangga: Karyawan Dapat Gratis
Pasalnya, menurut Agus, apabila lockdown diterapkan pada awal pandemi, maka kerugian pemerintah diprediksi tidak akan terlalu besar dan pandemi kemungkinan besar dapat segera teratasi.
"Maka dari awal saya bilang ini urusin dulu pandeminya, katakan dua bulan maksimum lockdown, semua tidak keluar orang, dikasih makan negara, kerugian pasti lebih murah tidak berkepanjangan seperti sekarang," ujarnya.
Agus menuturkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan, terutama pada pelaksanaan 3T (Test, Tracking, dan Treatment).
Baca Juga: Ada Dugaan Korupsi, Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung
Maka dari itu, satu-satunya solusi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, menurut Agus, adalah dengan masyarakat yang tertib dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Solusinya kita tertib, masyarakat tertib, tidak ngumpul-ngumpul, kemanapun pakai masker," tutur dia.***