PR BANDUNGRAYA - Resesi yang melanda Indonesia adalah kabar buruk yang paling dikhawatirkan. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan.
Pelambatan dalam kegiatan ekonomi dapat berlangsung selama beberapa kuartal sehingga benar-benar menghambat pertumbuhan ekonomi.
Dalam situasi seperti itu, indikator ekonomi seperti PDB, laba perusahaan, pekerjaan, dan lain-lain, turun dan akan menciptakan kekacauan di seluruh ekonomi.
Baca Juga: Indonesia Terancaman Resesi Kurang dari Sebulan, Jokowi Minta Percepat Belanja di Sisa September
Untuk mengatasi ancaman, ekonomi umumnya bereaksi dengan melonggarkan kebijakan moneter dengan memasukkan lebih banyak uang ke dalam sistem, yaitu dengan meningkatkan jumlah uang beredar.
Dilansir dari RRI, Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina mengkhawatirkan, kondisi negara Indonesia yang berhadapan dengan krisis Ekonomi dunia akibat Covid 19.
Namun ia meyakini, bila kebijakan yang relatif tepat dilakukan akan menahan serangan resesi dengan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan.
Baca Juga: Hwang Jung Eum Pemain Drama 'To All the Guys Who Loved Me' Gugat Cerai Suami Usai 4 Tahun Menikah
"Saya meyakini bahwa Bantuan rakyat melalui PEN (Program Ekonomi Nasional) yang digelontorkan pemerintah dapat memperkuat ekonomi kerakyatan kita asal melakukan tiga hal, yakni, dilakukan dengan cepat, disalurkan dengan tepat, dan berlaku secara berkesinambungan minimal enam bulan," kata Nevi, dilansir Pikiranrakyat-bandungraya.com dari RRI Kamis 3 September 2020.
Ia mengingatkan pemerintah, pada triwulan II-2020 perekonomian Indonesia turun hingga minus 5,32 persen. Angka kemiskinan pada Maret 2020 naik menjadi 26,42 juta orang, atau bertambah sebesar 1.63 juta selama enam bulan terakhir.
Dan pelaku usaha, kata Nevi, yang paling terdampak adalah UMKM yang memang hanya memiliki keterbatasan modal untuk bertahan pada kondisi pandemi ini sehingga sulit untuk bangkit karena tidak ada stimulus.
Baca Juga: ARMY Jangan Menangis, Dibalik Kesuksesannya Member BTS Pernah Hadapi 4 Momen Emosional Ini
Politisi Fraksi PKS ini berpendapat, bahwa cash transfer ke masyarakat perlu dilakukan agar meminimalisir krisis sosial. Karena pertumbuhan ekonomi terus negatif dan memicu krisis sosial akan menjadi bencana besar bagi bangsa ini.
Nevi menjabarkan, sejak awal adanya wabah Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu, rata-rata penjualan Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami penurunan antara 50 persen-70 persen.
"IKM sudah pasti terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Ada sebanyak 43.106 IKM yang terdampak Covid-19 yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Banten," tutur dia.
Baca Juga: Sinopsis Film The Nice Guys, Aksi Dua Detektif Pecahkan Kasus Pembunuhan Tayang Malam Ini
"Dengan adanya IKM yang terdampak tersebut membuat 149.858 pekerja terancam kena PHK. Data ini valid karena juga dirilis oleh Kementerian Perindustrian di Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA)," ucapnya.
Legislator dapil Sumatera Barat II itu menjelaskan, merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM, total penyerapan dana untuk program PEN sudah mencapai Rp11.84 triliun atau sebesar 9,59 persen dari total anggaran PEN sebesar Rp123.4 triliun.
Namun ia menilai, progres penyerapan anggaran PEN untuk UMKM tersebut tergolong lambat, yang berdampak pada pemulihan ekonomi. Selain itu, perbaikan data penerima bantuan harus betul-betul diperhatikan, karena sering menjadi temuan bahwa penerima bantuan adalah yang tidak berhak.
Baca Juga: Jadi Negara yang Dilarang Masuk ke Negeri Jiran, Indonesia Minta Klarifikasi Langsung dari Malaysia
"Program stimulus ini ke masyarakat bawah harus banyak tiap bulan. Penguatan Modal pada pelaku usaha UMKM minimal dilakukan selama enam bulan kedepan dalam bentuk hibah," kata dia.
"Masyarakat bawah punya kecenderungan spend money, yang berarti Pemerintah bisa melihat ini sebagai pola untuk mencari solusi. Intinya bila negara ingin melihat dampak ekonomi yang lebih signifikan, Bantuan pemerintah melalui PEN ini harus dilakukan secara cepat, tepat dan berkesinambungan," tuturnya.***