PR BANDUNGRAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi yang menjerat Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Saat ini perkara suap dan gratifikasi Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki masih ditangani Kejaksaan Agung dan dibantu Bareskrim Polri.
Lembaga antirasuah KPK mengambil alih kasus perkara dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh kedua nama tersebut.
Baca Juga: Wagub Jakarta Ahmad Riza Buka Suara Terkait Desakan Penghapusan Ganjil-Genap
Surat perintah supervisi perkara tersebut ditunjukkan kepada Kejakasaan Agung Republik Indonesia.
“Pimpinan (KPK) telah memerintahkan Deputi Penindakan KPK untuk menerbitkan surat perintah supervisi penanganan perkara oleh Kejaksaan dan Kepolisian terkait tersangka DST (Djoko Tjandra) dan kawanan," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jakarta sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari RRI.
Lebih lanjut, Alexander mengatakan bahwa penyidik Kejaksaan Agung dan Polri akan melakukan gelar perkara kasus ini.
"KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara, untuk kemudian mengambil sikap pengambil alihan. Apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019," tutur Alexander.
Baca Juga: Rugikan Uang Negara hingga Rp 60 Miliar, KPK Panggil Wali Kota Bandung Oded M Sebagai Saksi
Ia juga mengatakan bahwa pelaksanaan Pasal 10A ayat (1) dan (2) tidak perlu menunggu penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pandangan di antara para pimpinan KPK terkait koordinasi supervisi perkara yang ditangani Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri saat ini.
Dia menjelaskan bahwa pernyataan para pimpinan KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Tidak ada pernyataan yang bertentangan dari yang disampaikan oleh para pimpinan KPK, terkait supervisi atau pengambil alihan perkara tersangka DST (Djoko Tjandra) dan kawanan,” katanya.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Politisi PDIP Dewi Tanjung Meninggal Dunia?
Jika melihat berdasarkan Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.
"KPK mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penanganan perkara tersebut. Kita perlu melihat perkara ini secara serius karena diduga melibatkan aparat penegak hukum," ujar Alex.***