PR BANDUNG RAYA - Kendati menimbulkan polemik dan mendaoatkan protes dari banyak pihak, naskah final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu 14 Oktober 2020.
DPR akan menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja tersebut kepada Presiden Jokowi dan ditandatangani.
Setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, naskah final UU Cipta Kerkja tersebut lalu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Juga: Benarkah? Selena Gomez Dikabarkan Akan Bintangi Film Thriller 'Dollhouse'
“Besok (hari ini) Undang-Undang Cipta Kerja dikirimkan ke presiden, maka resmi Undang-Undang ini menjadi milik publik,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020.
Naskah final UU Cipta Kerja yang akan diserahkan ini kata Aziz terdiri dari 812 halaman setelah sebelumnya beredar lima versi naskah UU Cipta Kerja ke publik.
Dia menuturkan jumlah halaman yang berubah disebabkan oleh proses merapikan naskah.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kabupaten Bandung Barat Hari Ini, Rabu 14 Oktober 2020
UU Cipta Kerja menuai penolakan publik dan gelombang unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan yang dianggap mengancam hak-hak pekerja dan buruh.
Terkait kontroversi ini, Aziz mengklaim tidak ada pasal maupun ayat yang disusupkan di dalam UU tersebut.
Dia mempersilakan masyarakat untuk menguji pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
“Kami jamin tidak memasukkan selundupan pasal karena itu tindak pidana,” lanjut dia dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari Anadolu Agency.
Unjuk rasa juga berlangsung di Jakarta pada hari ini dan sempat ricuh. Polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur massa.***