PR BANDUNG RAYA - Dunia maya belum lama ini dihebohkan dengan cuplikan video yang menampilkan sekelompok orang menggunakan seragam loreng-loreng menurunkan baliho bergambarkan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
Penurunan baliho yang terpampang disejumlah ruas jalan di Jakarta Barat pada Jumat 20 November 2020 itu dilakukan oleh petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri.
Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman mengakui telah memerintahkan jajarannya untuk menurunkan sejumlah baliho FPI tersebut.
Baca Juga: IPRC Temukan 42 Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020, 22 di Antaranya ada di Kabupaten Bandung
“Sekarang kok mereka (FPI) ini seperti yang ngatur suka-sukanya sendiri, saya katakan itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam,” ucap Dudung.
Pihaknya mengancam akan membubarkan FPI jika ormas tersebut tidak mematuhi hukum yang berlaku saat ini.
Selain itu ia menegaskan jangan ada pihak yang ingin mencoba mengusik persatuan dan kesatuan NKRI dengan menggunakan umat islam sebagai alatnya.
Baca Juga: Reveluv Bersiap, SM Entertainment Ungkap Kabar Gembira Soal Red Velvet dalam Waku Dekat
Ia menyatakan terdapat sejumlah aturan dalam pemasangan baliho dipinggir jalan seperti harus membayar pajak pada pemerintah.
Ramainya pembicaraan mengenai penurunan baliho FPI membuat anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon turut angkat bicara.
Dalam unggahan postingan di akun instagram pribadinya ia sangat kecewa terhadap penurunan baliho yang dilakukan oleh satuan TNI.
Baca Juga: Status DKI Jakarta Ramah Anak Disoroti dan Terancam Dicabut
Ia menanyakan apa urusan pangdam jaya memerintahkan jajarannya untuk mencopot baliho karena bukan tugas dan kewenangan dari TNI.
Ia menyatakan sebaiknya aparat TNI jangan terlalu jauh terseret arus politik, kecuali mau dihidupkan kembali dwifungsi ABRI untuk mengimbangi dwifungsi polisi.
Selain itu, wakil ketua umum partai gelora, Fahri Hamzah turut mengkritik tindakan pangdam jaya yang menyuruh anggotanya untuk menurunkan baliho FPI.
Baca Juga: Wacana Pertemuan Wapres Ma'ruf Amin dengan Habib Rizieq Shihab, Begini Tanggapan Wakil Ketua MPR RI
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah mengungkapkan bahwa pangdam jaya telah melalukan offside serta sekaligus melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat.
"Sejak konfrensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside pangdam jaya itu tidak saja melukai nilai2 dasar kelahiran TNI sebagaibtentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI jarus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," paparnya.
Ia juga menuturkan seharusnya TNI berada di luar jalur politik dan menghormati hukum negara serta menjunjung tinggi sumpah prajurit dan sapta marga.
Fahri menyatakan jika dirinya yang menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) ia akan memberikan lampu kuning pada TNI karena telah menabrak rambu-rambu militer dalam demokrasi.
Baca Juga: Ini Jawaban BTS Ketika Ditanya Mengenai ‘Next BTS’ yang Merujuk TXT dan ENHYPEN
"Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformasi kita tiba-tiba muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini," tulis Fahri dalam cuitan Twitternya.
"Kita dukung semboyan TNI dan Polri bersatu. Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan Polri. Kita jangan lupa sejarah. Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan Polri darinya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara secara sipil," tulis Fahri dalam cuitan lainnya.***