Network
PR BANDUNGRAYA - Terkait kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) yang menyeret mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara (JPB) dkk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka opsi untuk mengembangkan kasus tersebut.
"Kalau memang sebagai informasi yang bagus ya kita padukan, kita cari karena memang di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH (Program Keluarga Harapan), dan lain-lain," kata Karyoto, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Kamis 21 Januari 2021.
Karyoto mengatakan KPK tidak akan berhenti pada tersangka Juliari dan kawan-kawan saja. Tetapi akan mencari bukti-bukti lain untuk mengembangkan kasus tersebut.
Baca Juga: ShopeePay Tahun 2020: Nikmati Kemudahan Transaksi Offline dan Online di Berbagai Kategori
"Apakah nanti ketercukupan informasi mengarah kepada pengurangan kualitas dan lain-lain, tentu kita akan mencari alat pendukung yang lain. Ini pun masih banyak dikembangkan yang lain-lain kan rekan-rekan juga tahu kita tidak berhenti di situ," katanya.
Saat ini KPK fokus terlebih dahulu merampungkan penyidikan tersangka Juliari dan kawan-kawan.
"Tim intinya sendiri sedang mengerjakan suapnya, itu berpacu dengan waktu yang maksimal sekian bulan ditambahkan dengan beberapa informasi yang sayang kalau tidak digali karena jumlah bansos sendiri bukan hanya di kisaran yang kemarin diterima suap, masih banyak yang lain," tuturnya.
Baca Juga: Hindari Potensi Kerumunan, Bank DKI Batasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai
Sementara itu, KPK mencecar saksi Daning Saraswati dari unsur swasta terkait pemberian sejumlah uang kepada tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) dalam kasus pengadaan bansos.
Hal tersebut disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu 20 Januari 2021.
