Network
PR BANDUNGRAYA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 dianggap tidak efektif, sebab jumlah kasus positif Covid-19 di beberapa daerah masih tinggi.
Hal ini dikarenakan implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten. Ketidakefektifan itu juga dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat sehingga di beberapa provinsi angka positif Covid-19 justru semakin meningkat.
Berdasarkan data per 31 Januari 2021, total kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah berada di angka 1.078.314 orang.
Baca Juga: Usut Dugaan Kasus Korupsi Mantan Mensos, KPK Dalami Tahap Pengadaan Bansos
Protokol kesehatan 3M (Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) menjadi tidak memadai ketika kasus positif Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Masyarakat wajib mengurangi mobilitas agar terhindar dari virus corona.
Jokowi memerintahkan kepada para menteri koordinator untuk mengajak epidemiolog dalam merancang kebijakan dengan lebih komprehensif serta meminta mereka agar benar-benar turun ke lapangan.
Menanggapi hal tersebut, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean berpendapat bahwa ketidakefektifan tersebut terjadi karena pemerintah daerah malas kerja dan tidak tegas menangani penyebaran Covid-19.
Ferdinand Hutahaean juga menyatakan bahwa pemerintah daerah tampak tidak memiliki metodologi mendisiplinkan warga, serta tidak serius menangani warga daerahnya masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Ferdinand dalam cuitan yang diunggah pada akun Twitter miliknya @FerdinandHaean3 pada Senin 1 Februari 2021.
“PPKM ini tidak efektif terutama karena Pemerintah Daerahnya MALAS KERJA, TIDAK TEGAS, TIDAK MEMILIKI KONSEP METODOLOGI MENDISIPLINKAN WARGA DAN TIDAK SERIUS MENANGANI WILAYAHNYA,” tulis Ferdinand Hutahaean sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com.
Jokowi juga meminta jajarannya untuk mempersiapkan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat memahami protokol kesehatan. Jokowi mengingatkan para menteri untuk berhati-hati, mengingat PPKM menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun.
“Harus siap dengan cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa yang namanya 3M,” ucap Jokowi sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi berharap adanya implementasi di lapangan. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya, TNI, Polri dan Kementerian Perekonomian nanti yang mungkin bisa men-drive agar di lapangan betul-betul sesuai.
Baca Juga: VIral Netizen Malaysia Seketika Bangga Jadi Orang Indonesia 'Gara-gara' Netflix, Ini Faktanya
Selain itu, diperlukan juga memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.***
