Network
PR BANDUNGRAYA - Terkait situasi politik yang kurang kondusif di Myanmar, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha menyampaikan bahwa WNI yang berada di Myanmar saat ini dalam kondisi baik.
Judha menyampaikan mayoritas WNI bekerja di sektor minyak dan gas, pabrik, industri garmen, dan anak buah kapal (ABK).
"Aman ya. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas (minyak dan gas), pabrik, industri garmen, dan anak buah kapal (ABK)," ucap dia sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari PMJ News, Senin 1 Februari 2021.
Sejauh ini ada kurang lebih 500 WNI yang berada di Myanmar. Judha memastikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar telah memberikan imbauan serta menghubungi komunitas Indonesia di sana agar tetap tenang.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi untuk mendesak semua pihak di Myanmar agar menahan diri.
"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai masalah yang ada. Sehingga situasi tidak semakin memburuk,” demikian pernyataan resmi dari Kemenlu.
Baca Juga: Resmikan Bank Syariah Indonesia, Jokowi Berharap Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Regional dan Global
Kemenlu juga menyampaikan Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.
Di antaranya adalah komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
Sementara itu diketahui Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditangkap dalam penggerebekan dini hari pada Senin 1 Februari 2021.
Baca Juga: Kang Emil Rekrutmen Terbuka Tim PUSPA di Jabar, Ini Tugas yang Terkait Covid-19
Penangkapan tersebut diduga karena pihak militer curiga adanya kecurangan dalam pemilihan umum.
Sementara itu dari pihak partai NLD mengeluarkan pernyataan resmi dari akun Facebooknya yang mengatasnamakan Aung San Suu Kyi.
Dalam pernyataan tersebut masyarakat harus melakukan protes dan melakukan kudeta militer.
Baca Juga: GRATIS! Cara Mudah Klaim Token Listrik PLN Bulan Februari 2021, Cek www.pln.co.id
"Aksi militer merupakan tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran," tulis dia sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Senin 1 Februari 2021.
"Saya meminta masyarakat untuk tidak menerima ini, untuk bertindak dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta militer," tulisnya.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pimpinan partai Win Htein yang dalam catatan tulisan tangan di bagian bawah menekankan bahwa pernyataan itu asli dan mencerminkan permintaan Suu Kyi.
Baca Juga: Jarang diketahui, Inilah 30 Kosakata Indah dari Bahasa Indonesia, Termasuk Mudita dan Mangkus
Sejauh ini sudah beberapa negara yang mengecam penggerebekan terhadap peraih Nobel Perdamaian tersebut, tak terkecuali Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).***
