Network
PR BANDUNGRAYA - Kisruh terkait ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, bukan hanya isu belaka.
Pasalnya, Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang se-Indonesia kompak meminta DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono untuk memecat segelintir kader yang berkonspirasi bersama pihak eksternal.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyebutkan seruan ini disampaikan secara serempak dalam deklarasi pernyataan bersama ketua DPD Demokrat.
Baca Juga: Ashanty Dirawat di Rumah Sakit Usai Positif Covid-19, Anang Hermansyah Mengaku Kesepian
“Bertekad untuk melawan para pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” kata Ni’matullah didampingi seluruh ketua DPD dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu kemarin dikutip Antara.
Para ketua DPD Partai Demokrat itu berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY.
Pertemuan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif Covid-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.
Baca Juga: Kerahkan Dua Anak Buahnya, Eks Mensos Julari Batubara Minta Rp10 Ribu per Bansos Covid-19
Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021.
Poin kedua yang disampaikan lanjut dia yakni setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai ketua umum yang sah sesuai hasil kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.
Baca Juga: Dibalik Doa dan Harapan Omid Nazari untuk Persib dan Bobotoh, Terungkap Ada Petemuan dengan Sosok Ini
Deklarasi para ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan kongres luar biasa atau KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan dua per tiga dari jumlah ketua DPD sebagai pemilik suara.
Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah. Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoaks.
Kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecah belah partai.
Baca Juga: Aturan Baru! Kartu Prakerja 2021 Dibatasi 2 Peserta per KK, Ini Penjelasannya
Partai Demokrat juga mendapatkan dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil.
Kemudian, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen.
“Partai Demokrat is not for sale," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono dikutip PRBandungRaya.com dari Antara pada Kamis 25 Februari 2021.
Pendiri Partai Demokrat ini mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Ketum AHY serta jajaran pengurus partai. Tapi ia mengingatkan gangguan dan serangan pasti akan terus terjadi, seiring makin meningkatnya elektabilitas dan dukungan publik bagi partai non pemerintah ini.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 12 Dibatasi Hanya 600 Peserta, Cukup Penuhi 3 Syarat Mudah Ini Agar Lolos
Ketum AHY menutup pertemuan dengan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan kader untuk menguatkan soliditas serta melawan upaya-upaya pengambilalihan kepemimpinan partai.
“Tunjukkan bahwa masalah yang sekarang PD hadapi ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia,” ujar AHY.***
