Network
Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau angka pengangguran yang tinggi akibat Covid-19 dan belum tersentuh bantuan pemerintah, baik regular ataupun non regular, akan dijadikan pilot project atau proyek percontohan program BLT bagi para calon pengantin.
Kemudian akan didukung dengan integrasi dan sinkronisasi data calon pengantin yang tergolong miskin dari data Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Satya menambahkan jika diperlukan akan dibuat Perpres, Permen atau surat edarana terkait program Kartu Prakerja bagi calon pengantin.
Baca Juga: Presiden Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Ini Komentar Hidayat Nur Wahid
“Bila diperlukan misalnya Perpres, Permen, atau surat edaran bersama sebagai aspek legal maka ini harus disiapkan agar yang menjadi amanat dari Pak Menko terkait Kartu Prakerja bagi catin bisa segera diimplementasikan,” tutur Satya.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk semester 1 tahun 2021 dengan kuota sebanyak 2,7 juta orang untuk Kartu Prakerja, berdasarkan laporan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Sedangkan untuk dasar hukum pendaftaran kartu prakerja telah tercantum secara luring di Perpres 76/2020 dan turunan Permenko 11/2020 dan Permenaker 17/2020.***
