BANDUNGRAYA.ID - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan kritik terhadap pemerintah dalam pidato politiknya di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Maret 2023.
Dalam pidatonya, AHY menyoroti beberapa masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Pertama, masalah ekonomi yang semakin kompleks.
Menurut AHY, hal tersebut terjadi karena keuangan pemerintah yang tidak dikelola dengan baik. Banyak anggaran yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak memberikan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat kecil.
Baca Juga: Jelang FIFA Matchday, Inilah Daftar Pemain Timnas Indonesia untuk Melawan Burundi
AHY juga menyinggung tentang hutang negara yang mengalami kenaikan tiga kali lipat selama delapan tahun terakhir.
Ia menilai, Indonesia tercekik dengan jumlah hutang yang tinggi dan akan sulit untuk melunasinya.
AHY menyayangkan masih ada pihak yang menutup-nutupi fakta ini dengan alasan bahwa rasio utang pemerintah masih dalam batas aman.
Baca Juga: Catat Lokasinya! Kulineran Enak di Kawasan Dekat Alun-Alun Bandung, Nomor 3 Favorit Milenial Banget
Kedua, AHY mengkhawatirkan jika Pemilu 2024 ditunda dan semua posisi tidak diisi melalui pemilihan yang demokratis, maka Indonesia akan menjadi 'Republik Pisang'.
Istilah ini mengacu pada negara yang kecil, miskin, dan korup, karena pemerintahnya tidak menjalankan negara dengan baik.
AHY menegaskan bahwa seluruh rakyat yang ditemuinya ketika safari politik menolak penundaan Pemilu 2024. Meski penundaan tetap berjalan, jabatan negara seperti Presiden tetap diisi oleh plt atau pelaksana.
AHY berkeyakinan bahwa Indonesia akan menjadi Banana Republic jika pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilihan yang demokratis. Ia berharap Pemilu 2024 berlangsung dengan damai, jujur, adil, dan demokratis.
Ketiga, AHY mengecam pemerintah yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang tidak berpihak pada buruh. Ia menilai, UU Ciptaker dibuat secara tergesa-gesa oleh pemerintah dan tidak memberikan keuntungan bagi buruh.
AHY mendengar keluhan buruh di berbagai daerah dan menyatakan bahwa aturan dalam UU Ciptaker cenderung tidak adil.
Pidato AHY dihadiri sekitar 2.000 kader Partai Demokrat se-Indonesia. Dalam sambutannya, AHY menanggapi keprihatinan masyarakat selama kunjungannya ke Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.