Network
PR BANDUNGRAYA - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan, mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat telah memberikan perintah pada Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk menolak RUU Cipta Kerja
Diketahui, RUU Cipta Kerja akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Di tengah banyaknya krisis yang dialami negara apalagi kondisi tengah dilanda pandemi, Demokrat menilai Pemerintah terlalu memaksakan kehendak soal pengesahan RUU Cipta Kerja.
"Sikap pemerintah memaksakan lolosnya RUU Cipta Kerja ini sekaligus menasbihkan bahwa pemerintah telah mengabaikan akal sehat. Demi alasan mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional, maka, rela mengorbankan dan meminggirkan hak-hak pekerja yang mana itu rakyatnya sendiri," kata Wasekjen Demokrat, Irwan, Minggu 4 Oktober 2020 sebagaimana dilaporkan RRI.
Baca Juga: Lindungi Bintang K-Pop dan Trainee di Bawah Umur, Pemerintah Korea Selatan Ambil Tindakan Ketat
Irwan mengatakan penolakan Fraksi Partai Demokrat merupakan bentuk koalisi partai dengan Rakyat Kecil termasuk Buruh yang akan sangat terdampak oleh UU Cipta Kerja jika disahkan.
Fraksi Demokrat melihat banyak pasal yang harus dibahas lebih mendalam lagi, lanjut Irwan, dengan tidak meninggalkan satu pun pihak terkait dengan RUU Ciptaker.
"Partai Demokrat menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan," ujar Irwan.
Baca Juga: Beredar Rekaman Suara Letusan Gunung Krakatau Sebabkan Gempa di WhatsApp, BMKG Buka Suara
"Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya," tutur dia.
