Network
PR BANDUNGRAYA – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyinggung soal wacana publik yang beredar di masyarakat mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) hanya mengadopsi prinsip-prinsip feminisme.
Dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari Antara, menurut Komisioner Komnas Perempuan, RUU PKS diadopsi dari berbagai sumber dan mengandung prinsip keadilan sehingga tidak benar hanya bergantung pada paham feminisme.
“RUU PKS ini mengadopsi prinsip-prinsip keadilan sehingga tidak betul kalau dikatakan hanya dari feminisme, kami mengambil dari berbagai paham,” tutur Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor di Padang, Minggu 4 Oktober 2020.
Baca Juga: Berita Baik! Jumlah Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Menurun hingga 212 Orang
Maria Ulfah mengatakan hal itu dalam kesempatan diskusi online, Bedah RUU PKS dan Urgensinya untuk segera disahkan dibuat oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas Padang.
Secara sederhana dalam kesempatan diskusi online tersebut, Maria menjelaskan bahwa feminisme merupakan sebuah ide atau ideologi yang melawan ketidakadilan terhadap perempuan. Lalu tambahnya, orang-orang yang memperjuangkan prinsip itu disebut sebagai feminis.
“Dengan demikian orang-orang yang menolak feminisme sama saja dengan menyetujui ketidakadilan pada perempuan berlangsung terus menerus,” ujar Maria.
Baca Juga: Liga Inggris: Tak Mampu Tebus Aouar, Arsenal Kini Alihkan Bidikan ke Gelandang Chelsea
Pada kesempatan diskusi online tersebut, Maria Ulfa mencoba untuk memberikan sumber lain dari polemik perbedaan pendapat mengenai RUU PKS yang terjadi di masyarakat dengan mencontohkan kisah dari Nabi Muhammad SAW.
Sebagai seorang muslim ia menyampaikan bahwa dalam Islam, perjuangan Nabi Muhamad SAW merupakan salah satu gerakan yang mengehentikan tradisi jahiliah.
