Network
Ia juga menilai bahwa dalam jangka pendek, Indonesia menikmati devisa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan banyak lapangan kerja.
Baca Juga: Musisi Dunia Berduka Setelah Kepergian Eddie Van Halen, dari John Mayer hingga Iron Man
Tetapi dalam jangka panjang, semua pertambangan dikuasai dan dieksploitasi asing, berbagai industri besar menjadi milik asing.
"Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU Ciptaker ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi," kata dia.
Ia juga memberikan pernyataan bahwa polemik antara Tiongkok dan Amerika akan memberi pengaruh besar yang nantinya akan lebih menyulitkan Indonesia.
Baca Juga: Kepala Lapan Sebut 'Kiamat' Terjadi jika Satelit di Antariksa Terganggu Akibat Badai Matahari
Ia kembali mengatakan bagaimana UU Cipta Kerja ini akan membuat pengusaha lokal dan profesi di sektor pertanian seperti petani dan nelayan akan semakin terjepit.
"Nilai impor setiap tahun lebih besar dari ekspor, ini kan jelas tanda fundamental ekonomi Indonesia lemah. Keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa jadi malah membuat pengusaha lokal, petani dan nelayan semakin terjepit hadapi serbuan pengusaha asing dan produk-produk impor," ujar dia kala itu.
Dalam pembahasan UU Cipta Kerja 5 Oktober 2020 kemarin, PKS memang menjadi salah satu fraksi yang menolak menyetujui UU ini.
Baca Juga: Update Kasus Virus Corona Karawang Hari Ini 7 Oktober 2020: Pasien Positif Bertambah 8 Orang
