Network
PR BANDUNGRAYA – BLT BPJS Ketenagakerjaan tidak dialokasikan untuk tahun 2021, sebagai gantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada tujuh bantuan sosial (bansos) inilah yang dipastikan masuk anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021, pemerintah akan mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan di Cikarang, Jawa Barat, seperti dilansir PRBandungRaya.com dari Antara, pada Kamis, 11 Februari 2021.
Meski BLT BPJS Ketenagakerjaan ditiadakan di tahun ini, Menaker Ida menjanjikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan fokus pada pelaksanaan Kartu Prakerja.
Sejauh ini, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp20 triliun untuk gelombang selanjutnya.
Namun jangan khawatir, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk program PEN 2021 yang saat ini berada di level Rp533,1 triliun meningkat hingga Rp 619 triliun dan masih berlanjutnya tujuh bansos di tahun ini.
Ia menuturkan pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun.
Baca Juga: Program Sejuta Rumah Dilanjutkan Tahun Ini, Pemerintah Anggaran hingga Rp8,093 Triliun
Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan anggaran PEN 2021 yang berjumlah Rp533,1 triliun memiliki fokus pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan pembiayaan korporasi.
