Network
PR BANDUNGRAYA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) kembali melanjutkan Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Program BPUM atau BLT UMKM ini dilanjutkan hingga tahun 2021. Kendati demikian, terdapat beberapa perubahan dalam program bantuan stimulus ini.
Pasalnya, BPUM atau BLT UMKM tahun menyasar 9,8 juta pelaku usaha dengan nominal bantuan yang diberikan sebesar Rp1,2 juta. Nominal tersebut menurun dibandingkan besaran BLT UMKM atau BPUM pada 2020 yang mencapai Rp2,4 juta.
Baca Juga: Kawinan Atta dan Aurel Dihadiri Jokowi Agenda Negera? dr Tirta Merasa Kasihan
Kendati besaran BLT UMKM atau BPUM menurun, Kemenkop mengatakan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha penerima bantuan stimulus tersebut akan bertambah menjadi 3 juta orang, sehingga totalnya menjadi 12,8 juta orang.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bahwa pemerintah mengupayakan penambahan 12 juta penerima BLT UMKM pada tahap kedua setelah seluruh pelaku usaha 12,8 juta orang di tahap pertama mendapatkan bantuan.
"Sisanya kami akan percepat, mudah-mudahan tengah bulan depan sudah selesai. Karena kami ingin mengejar kuartal I, untuk membangun optimis market," kata Teten dikutip PRBandungRaya.com dari Antara.
Baca Juga: Fakta Banjir Bandang Flores Timur, Korban Jiwa Tembus 54 Orang
Bagi pelaku usaha mikro yang ingin mendaftar BLT UMKM Rp1,2 juta atau BPUM, sebaiknya mengajukan langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Kadiskop UKM) di tingkat kabupaten/kota.
Agar tidak gagal, Anda wajib mengetahui 6 kriteria pelaku UMKM yang dipastikan gagal menjadi penerima BLT UMKM BPUM Rp1,2 juta tahun 2021 berikut ini:
1. Warga Negara Indonesia namun tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Baca Juga: TKP Arcamanik, Sudah Seminggu Pelaku Pelempar Batu hingga Korban Meninggal Dunia Belum Terungkap
2. Tidak memiliki usaha mikro dan tidak dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga pengusul.
3. Tidak memiliki rekening bank di bank HIMBARA yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM Program Banpres Produktif.
4. Pelaku UMKM namun merupakan pegawai/anggota ASN, PNS, TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD tidak diperkenankan mendapatkan bantuan UMKM tersebut.
Baca Juga: Teror Lempar Batu di Arcamanik Bandung Makan Korban Jiwa, Pelaku Masih Misterius
