Network
PR BANDUNGRAYA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebanyak 2,4 juta tenaga pendidik dari Kemendikbud dan Kemenag akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk non-PNS.
Tak terkecuali guru honorer, dikutip oleh prbandungraya.pikiran-rakyat.com melalui Antara, berikut beberapa golongan penerima, persyaratan dan cara pencairan subsidi upah.
Nantinya, menurut Sri Mulyani, masing-masing tenaga pendidik akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp1,8 juta yang ditransfer Rp600 ribu selama tiga bulan langsung ke rekening masing-masing penerima.
Baca Juga: Sebanyak 2,4 juta Tenaga Pendidik Non-PNS di Bawah Kemendikbud dan Kemenag Akan Dapat Subsidi Upah
Secara umum, yang berhak mendapatkan bantuan anatara lain tenaga pendidik non PNS itu meliputi dosen, guru, guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah maupun perguruan tinggi baik negeri dan swasta.
Mendikbud, Nadiem Makarim menjelaskan, persyaratan untuk mendapat bantuan ini adalah warga negara Indonesia (WNI), berstatus bukan sebagai PNS, dan memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.
Kemudian tidak menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja sampai 1 Oktober 2020 serta tidak menerima Kartu Pra Kerja sampai 1 Oktober 2020.
Baca Juga: Sindir Soal Denda Rp50 Juta, Luqman Hakim Ajak Agnez Mo dan Iwan Fals Konser di GBK Kumpulkan Massa
Selanjutnya, untuk mekanisme pencairannya adalah pertama yaitu Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk penerima bantuan yang nantinya akan disalurkan secara bertahap sampai November 2020.
Penerima dapat mengakses info.gtk.kemendikbud.go.id atau pddikti.kemendikbud.go.id untuk mencari informasi mengenai status pencairan, rekening bank, dan lokasi bank penyalur.
