Bagi banyak warga Lebanon, ledakan itu jadi peristiwa terakhir yang menyulut kesabaran rakyat, mengingat mereka menghadapi krisis yang disebabkan oleh terpuruknya sektor ekonomi, korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Rangkaian kekecewaan itu akhirnya mendorong warga turun ke jalan menuntut perubahan hingga ke akar.
Baca Juga: Bantah Kronologi dari Korban, Ini Klarifikasi Turah Parthayana Soal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
"Seluruh rezim harus berubah. Tidak ada artinya ada pemerintahan baru (jika rezim tak berubah)," kata seorang insinyur asal Beirut, Joe Haddad.
"Kami menuntut segera ada pemilihan umum," tutur dia.
Sistem pemerintahan di Lebanon mewajibkan Presiden Aoun untuk berdiskusi dengan parlemen sebelum menentukan siapa perdana menteri yang akan menggantikan Hassan Diab. Ia diwajibkan untuk mengusulkan calon perdana menteri dan mengumpulkan dukungan dari anggota parlemen.
Baca Juga: Merasa Difitnah oleh Pembuat Utas Pelecehan Seksual, Turah Parthayana Akan Ambil Langkah Hukum
Sebagian besar warga telah lama menuntut pemerintahan yang dipimpin PM Hassan Diab dibubarkan. Sejumlah menterinya mundur lebih dulu pada akhir minggu lalu sampai Senin 10 Agustus 2020.
Sementara sisanya, termasuk menteri keuangan juga berencana mengikuti langkah tersebut.***