PR BANDUNGRAYA – Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik keenam menteri barunya dalam Kabinet Indonesia Maju.
Salah satunya adalah Sakti Wahyu Trenggono yang dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Sakti dilantik oleh Jokowi setelah Menteri sebelumnya Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Hore! Mensos Tri Rismaharini Pastikan Mulai 4 Januari 2021 Mendatang Bansos Kembali Disalurkan
Setelah resmi dilantik menjadi Menteri KKP yang baru, Sakti melakukan beberapa upaya untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat yang turun akibat peristiwa sebelumnya.
Dalam twitter pribadinya @saktitrenggono, Sakti membagikan cuitan tentang betapa pentingnya sektor kelautan Republik Indonesia.
Menurut Sakti sendiri, sektor kelautan Indonesia dapat memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu perekonomian negara.
Baca Juga: Gisel Jadi Tersangka, Netizen Heboh Bahas Link Video Syur 19 Detik di Media Sosial, UU ITE Mengancam
Selain itu, untuk dapat merealisasikan hal tersebut dibutuhkan berbagai macam upaya agaya semua itu bisa terjadi .
“Potensi sektor kelautan memberikan dampak ekonomi sangat besar bagi negara kita,” kata Sakti sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari akun Twitter @saktitrenggono, Rabu 30 Desember 2020.
“Diperlukan terobosan dengan berpikir out of the box tanpa melupakan kedaulatan dan keberlanjutan ekosistem laut agar potensi yang besar itu bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan bangsa," tutur dia.
Baca Juga: Bukan Hanya Sinovac, Budi Gunadi Umumkan Indonesia Pesan Vaksin Covid-19 dari Pfizer hingga Novavax
Dalam kebijakan terbaru yang diinginkan oleh Sakti, ia menginginkan perubahan di bidang PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP)
"Jadi misal nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara," kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat memimpin rapat bersama Ditjen Perikanan Tangkap, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta,
Tidak hanya itu ia mengatakan bahwa potensi laut Indonesia sungguh besar, sehingga ia meminta perbaikan dalam dashboard informasi untuk para nelayanan.
Baca Juga: Pierre Cardin, Desainer Ternama Asal Prancis Meninggal Dunia, hingga Akhir Hayat Aktif di Dunia Mode
Selain itu juga, ia meminta membuat aplikasi pusat informasi pelabuhan perikanan yang memuat info seputar ketersediaan bahan bakar, harga ikan serta lokasi Pelabuhan pendaratan terdekat bagi nelayan.
"Ada potensi laut kita yang belum diambil. Semua pihak harus menyadari yang diambil milik negara. Ini filosofinya," ucap Menteri Trenggono.
Sementara itu, Sakti menganggap bahwa dalam kebijakan selanjutnya, beserta terobosan-terobosan yang lain tidak melupakan kedaulatan serta kelanjutan dari ekosistem laut tanpa menghancurkan kehidupan di laut.
Baca Juga: KABAR BAIK! PNS dan Pensiun PNS Akan Kebanjiran Rezeki di Tahun 2021, Berikut Rincian Besarannya
"Harus ada kriteria bisnis prosesnya. Secara penjagaan lingkungan, ada di kita atau kita yang nasional saja. Kedua kawasan itu bisnisnya apa dan nilainya berapa?" kata dia ke jajaran pimpinan Ditjen PR.
Mantan Menteri KKP era Jokowi di periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti pun turut hadir dalam cuitan terbaru yang di unggah oleh Sakti Trenggono.
Dalam kesempatan itu, Susi meminta kepada Menteri KKP yang baru ini untuk mengembalikan kebijakan peraturan soal Koral yang sebelumnya telah dibuat Susi pada tahun 2015-2019.
Baca Juga: Akui Tak Kuat Menahan Gejala Covid-19, Syekh Ali Jaber Minta Masyarakat Lakukan Ini untuk Dirinya
“Mohon Koral/ terumbu karang dilarang ekspor.. BKIPM dibawah otoritas Bapak sbg MenKP .. jangan boleh terbitkan lagi Health Certificate. Kembalikan seperti sebelum akhir thn 2019,” tutur Susi Pudjiastuti.***