PR BANDUNGRAYA - Wacana pemberian vaksinasi Covid-19 bagi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menuai kritik dari publik.
Tak banyak yang mempertanyaan soal alasan kenapa vaksinasi Covid-19 diberikan lebih awal daripada masyarakat.
Publik menilai bahwa vaksinasi Covid-19 yang diberikan untuk tahanan KPK merupakan hal yang tidak adil.
Hal itu disampaikan oleh okter Tirta Mandira Hudhi alias dr. Tirta melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya yang diunggah pada Sabtu, 27 Februari 2021.
dr. Tirta pun mengatakan bahwa pemberian vaksinasi Covid-19 terhadap para tahanan KPK tidak termasuk ke dalam golongan prioritas penerima vaksin.
"Mengenai tahanan koruptor yang divaksin duluan, ya jujur kecewa,” ujar dr. Tirta sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari akun Instagram pribadinya, @dr.tirta.
Lebih lanjut, dr. Tirta mengatakan bahwa salah satu yang membuatnya kecewa adalah karena para tahanan KPK tersebut merupakan koruptor uang rakyat.
"Namanya koruptor tuh, korupsi uang rakyat, vaksin itu diberikan gratis untuk rakyat dari uang rakyat,” ujarnya.
Pihaknya pun menegaskan bahwa para tahanan KPK seharusnya tidak diberikan vaksinasi Covid-19 secara gratis.
“Lucu aja kalau koruptor itu diberikan vaksin gratis dari uang rakyat. Ya harusnya mereka diberikan vaksin, tapi bayar sendiri lah. Kalau misal KPK-nya saja yang diberikan, saya setuju,” tuturnya.
Terkait wacana pemberian vaksinasi Covid-19 ini, dr. Tirta mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasinya.
"Menurut saya harus dievaluasi. Tadi dijelaskan, bahkan sampai tersangka yang dana bansos tuh dapet duluan juga,” ujar dr. Tirta.
Tak hanya dr. Tirta, Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin juga ikut menyoroti soal pemberian vaksinasi Covid-19 bagi tahanan KPK.
Ia meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi terkait prosedur penyaluran dan pemberian vaksin Covid-19 terhadap tahanan KPK.
Sebelumnya juga, KPK sempat menjelaskan alasan pemberian vaksin Covid-19 kepada para tahanannya.
Alasan tersebut diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Menurutnya negara bertugas untuk memberikan perlindungan kepada segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Karena itu menurut Filri, KPK melaksanakan vaksinasi Covid-19 bekerja sama dengan Komite Penanganan Covid-19 untuk seluruh insan KPK dan para pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK.
“Mari kita pahami bersama bahwa sampai dengan hari ini kasus positif Covid-19 tahanan KPK cukup tinggi, yaitu 20 dari total 64 orang tahanan (31 persen) dan bahkan ada pegawai (KPK) sampai meninggal dunia," ujar Firli.***