Network
“Diperlukan terobosan dengan berpikir out of the box tanpa melupakan kedaulatan dan keberlanjutan ekosistem laut agar potensi yang besar itu bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan bangsa," tutur dia.
Baca Juga: Bukan Hanya Sinovac, Budi Gunadi Umumkan Indonesia Pesan Vaksin Covid-19 dari Pfizer hingga Novavax
Dalam kebijakan terbaru yang diinginkan oleh Sakti, ia menginginkan perubahan di bidang PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP)
"Jadi misal nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara," kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat memimpin rapat bersama Ditjen Perikanan Tangkap, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta,
Tidak hanya itu ia mengatakan bahwa potensi laut Indonesia sungguh besar, sehingga ia meminta perbaikan dalam dashboard informasi untuk para nelayanan.
Baca Juga: Pierre Cardin, Desainer Ternama Asal Prancis Meninggal Dunia, hingga Akhir Hayat Aktif di Dunia Mode
Selain itu juga, ia meminta membuat aplikasi pusat informasi pelabuhan perikanan yang memuat info seputar ketersediaan bahan bakar, harga ikan serta lokasi Pelabuhan pendaratan terdekat bagi nelayan.
"Ada potensi laut kita yang belum diambil. Semua pihak harus menyadari yang diambil milik negara. Ini filosofinya," ucap Menteri Trenggono.
Sementara itu, Sakti menganggap bahwa dalam kebijakan selanjutnya, beserta terobosan-terobosan yang lain tidak melupakan kedaulatan serta kelanjutan dari ekosistem laut tanpa menghancurkan kehidupan di laut.
Baca Juga: KABAR BAIK! PNS dan Pensiun PNS Akan Kebanjiran Rezeki di Tahun 2021, Berikut Rincian Besarannya
