Network
PR BANDUNGRAYA - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah baru-baru ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Terjeratnya Nurdin Abdullah dalam OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi ini sontak mengejutkan berbagai pihak.
Pasalnya, Nurdin Abdullah dikenal sebagai salah satu pejabat yang dianggap berprestasi, lantaran kerap kali mendapatkan sejumlah penghargaan.
Bahkan, Nurdin Abdullah pernah mendapat penghargaan dari Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada tahun 2017.
Pada saat itu, Nurdin Abdullah dinilai berintegritas dan berhasil melakukan inovasi dalam sektor pelayanan publik dan birokrasi pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahrui memaparkan bahwa tindak pidana korupsi dapat menjerat siapapun.
"Kita memang memberikan (penghargaan) seluruh pejabat negara yang berprestasi," kata Firli Bahuri pada Minggu, 28 Februari 2021 dikutip PRBandungRaya.com dari PMJ News.
Pasalnya, menurut Firli, tindak pidana korupsi disebabkan karena adanya kekuasaan, kesempatan, keserakahan, dan kebutuhan.
"Jangan berpikir kalau ada orang yang menerima penghargaan tidak melakukan korupsi," tutur dia.
Lebih lanjut, Firli menekankan bahwa tindak pidana korupsi terjadi karena adanya pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan.
Oleh karena itu, Firli berharap seluruh penyelenggara negara dapat melaksanakan amanat dari rakyat dengan baik.
"Karena pemberantasan korupsi tidak memakai tindakan tapi penyelidikan masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Dukung Gerakan Anti Militer, Dubes Myanmar untuk PBB Dipecat
Selain dianugerahi pengahrgaan BHACA, Nurdin Abdullah juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan lainnya, seperti Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2018.
Sulawesi Selatan juga meraih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Sejuta Ikan dan penghargaan kelembagaan Berkinerja Utama dalam menguatkan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) 2018.***
