Network
PR BANDUNGRAYA - Acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hingga saat ini masih ramai diperbincangkan.
Selain disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional, acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini dihadiri sejumlah publik figur papan atas hingga pejabat negara.
Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut hadir dalam acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
Baca Juga: Gampang! Ini 16 Tips Berpuasa di Bulan Ramadhan Bagi Penderita Maag, Dijamin Puasa Lancar dan Aman
Hal tersebut sontak menuai pro dan kontra. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar memberikan tanggapannya terkait polemik kehadiran Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
Haris Azhar mengatakan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kehadiran Jokowi dan Prabowo Subianto di acara pernikahan tersebut.
Namun Haris Azhar menilai, publik mempermasalahkan acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah karena adanya publikasi dari situs resmi Sekretariat Negara (Setneg).
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 7 April 2021: Geram Aldebaran dan Andin Berani Menjebaknya, Elsa Rencanakan Sesuatu
Hal itu disampaiakan Haris Azhar saat menjadi narasumber di acara "Catatan Demokrasi" bsrtajuk "Pandemi Covid-19: Salahkah Pejabat Negara Hadiri Pernikahan Selebriti?" pada Selasa, 6 April 2021.
"Gak salah, tapi dalam konteks yang diramaikan kemarin, karena disiarkan di Setneg. Boleh gak? Boleh," kata Haris Azhar, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Rabu, 7 April 2021.
Sebagaimana diberitakan PikiranRakyat-Bekasi.com dalam artikel "Soroti Atta-Aurel, Haris Azhar Minta Setneg Adil: Boleh Gak Negara Bantu yang Miskin Fasilitasi Pernikahan?", namun menurutnya, dari segi keadilan, dirinya mempertanyakan apakah bisa Setneg menyiarkan pernikahan masyarakat biasa atau non selebriti.
Baca Juga: Simak! Ini Syarat Penting Dapat BLT UMKM Rp1,2 Juta Terbaru 2021, Cukup Daftar di Dinas Koperasi Terkait
"Tapi bicara soal keadilan, bisa gak Sabtu besok ada lagi warga yang nikahan misal di Sumba Timur atau di NTT yang kena bencana, tapi disiarkan. Jadi bisa gak Sabtu besok, Setneg menyiarkan pernikahan di tengah situasi bencana di NTT," tutur Haris Azhar.
Haris Azhar mengusulkan hal tersebut agar Setneg bisa terlihat adil di mata masyarakat, dan menggugurkan anggapan bahwa pemerintah tidak bersikap adil pada rakyatnya.
"Supaya nanti website Setneg kelihatan adil, Sabtu besok harus ada pernikahan di NTT, yang harus didukung negara supaya tetap jadi orang itu nikah, di gereja, di masjid, gak apa-apa, yang penting Setneg menyiarkan itu," kata Haris Azhar.
Baca Juga: Alhamdulilah! BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair Lagi ke 12,8 Juta Pelaku UMKM, Ini Cara Daftarnya
"Supaya menggugurkan dalil bahwa website Setneg tidak hanya menyiarkan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel saja," sambungnya.
Menurutnya, jika pada Sabtu ini Setneg tidak menyiarkan pernikahan masyarakat biasa, itu artinya pemerintah memang tidak berlaku adil pada rakyatnya.
"Kalau Sabtu besok tidak ada live pernikahan rakyat jelata, di situ tidak adil. Jadi ada kesempatan untuk mendalilkan ketidakadilan yang banyak digunjingkan oleh masyarakat," kata Haris Azhar.
Baca Juga: Alhamdulilah! BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair Lagi ke 12,8 Juta Pelaku UMKM, Ini Cara Daftarnya
Meski demikian, Haris Azhar menilai bahwa tak ada pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
"Apakah pernikahan Atta Halilintar dan Aurel melanggar (prokes)? Saya meyakini tidak. Tapi karena mereka mengundang presiden, AdSense dari YouTube besar, artinya punya duit besar," kata Haris Azhar.
"Orang miskin kehilangan kesempatan dan kemampuan untuk menata pemberlakuan prokes. Artinya gak semua orang punya kesempatan untuk membuat pernikahan yang baik seperti Atta dan Aurel sampai presiden dan menteri berkenan hadir," tuturnya.
