Wagub Jakarta Ahmad Riza Buka Suara Terkait Desakan Penghapusan Ganjil-Genap

- 4 September 2020, 19:48 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. /ANTARA/Fianda SR

PR BANDUNGRAYA - Kebijakan ganjil genap (gage) yang selama ini diterapkan di Jakarta ternyata menulai polemik di kalangan masyarakat.

Pasalnya, kebijakan ganjil genap dinilai menjadi penyebab meningkatnya kasus Covid-19.

Belakangan ini, sejumlah pihak mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memberhentikan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor tersebut.

Salah satu yang mendesak kebijakan tersebut adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo.

Baca Juga: Rugikan Uang Negara hingga Rp 60 Miliar, KPK Panggil Wali Kota Bandung Oded M Sebagai Saksi

Menurutnya, telah terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan umum sejak kebijakan gage tersebut diterapkan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan, terutama saat PSBB transisi diterapkan.

Dari data yang diterimanya, penumpang KRL meningkat sebesar 3,5 persen.

Doni Monardo meminta Pemprov Jakarta melakukan evaluasi terhadap sistem pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil genap.

Sejak munculnya desakan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku bahwa pihaknya masih akan melakukan pemantauan.

Baca Juga: Aktor Robert Pattinson Positif Corona, Berikut Deretan Film Terbaik yang Pernah Dibintanginya

“Terkait dengan meningkatnya 3,5 persen orang yang beralih ke angkutan umum kita cek, apakah betul karena gage,” ujar Ahmad Riza sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari PMJ News.

Pria yang akrab disapa Ariza ini justru menilai jika warga yang naik kendaraan berkurang. Pasalnya, kebanyakan perkantoran memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH).

“Apalagi, kita tahu kan yang kerja berkurang disebabkan di PHK, bekerja dari rumah, tidak keluar. Bisa saja ada peningkatan karena ada yang kembali kerja, ada keperluan, kita karena itu, perlu cek apakah ada korelasinya,” tuturnya.

Menurut Ariza, sejatinya kebijakan gage yang diberlakukan kembali pada awal Agustus ini, untuk mengurangi kemacetan dan juga untuk membatasi masyarakat keluar rumah.

Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Politisi PDIP Dewi Tanjung Meninggal Dunia?

“Kasus orang yang meningkat di kereta dan bus itu kita cek, mungkin karena ekonomi. Tentu apa yang jadi perhatian Pak Doni akan kita perhatikan akan kita evaluasi dengan Dishub dan juga Polda Metro Jaya. Prinsipnya semua yang diambil selalu kita diskusikan,” katanya.***

 

Editor: Bayu Nurullah

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah